Curi Listrik, 105 Rumah di Tirto Mulyo Jadi Korban

0
872
Manajer Rayon PLN Bincen, Andi Arif beserta Rahma didampingi RT dan masyarakat duduk bersama membahas masalah listrik.

TANJUNGPINANG – Ketahuan mencuri arus listrik, 105 rumah di Kampung Tirto Mulyo terencam diputus. Apalagi, pihak pengurus mengaku tak mampu membayar denda yang ditentukan PLN.

Untuk diketahui, Kampung Tirto Mulyo ditetapkan sebagai kawasan Hutang Lindung. Ini artinya, masyarakat di sana, tidak bisa menikmati fasilitas umum (Fasum), termasuk listrik.

Pertimbangan warga sudah lama bermukim di kawasan itu, atas dasar keprihatinan, pertengahan 2015 lalu, pihak PLN memasang satu tiang travo dengan sistem curah. Akhirnya masyarakat bisa menikmati listrik.

Warga menunjuk pengurus yaitu Kadir beserta dua rekan lainnya. Tugasnya, membayar tagihan listrik serta memungut iuran dari setiap rumah warga.

Seminggu terkahir, pihak PLN Rayon Batu 9 Tanjungpinang, mengetahui adanya kecurangan yaitu pencurian arus.

GM Rayon Bintancenter, Andi Arif menuturkan, dengan tindakan pencurian arus, beban listrik yang dibayarkan lebih murah. Yaitu Rp 1-1,5 juta per bulan. Dengan sistem yang sudah terukur sekarang, untuk memenuhi seluruh daya masyarakat, diperkirakan Rp 1 juta per hari.

Atas tindakan pencurian arus maka diberikan sanksi. Diantaranya, memutus sementara aliran listrik. Serta meminta pengurus membayar denda yang ditetapkan senilai Rp 103 juta.

Bila tidak menyanggupi pembayaran itu, maka travo akan ditarik yang artiya tidak ada aliran listrik lagi. Terkait hal ini, warga setempat menceritakan persoalan tersebut ke Rahma yang dianggap sebagai tokoh masyarakat.

Rahma pun meminta Manajer Rayon PLN Bintancenter, Andi Arif beserta jajarannya turun. Serta meminta warga duduk bersama di Masjid Al-Iklas di kawasan kampung tersebut, Senin (23/7) membahas duduk perkara.

Dari pembicaraan bersama, Ketua RT setempat, Maslan menceritakan bahwa selama ini, masyarakat hanya mengetahui membayar iuran listrik ke pengurus yaitu Kadir, yang juga salah satu warga se tempat.

Setelah itu, sistem pembayaran beban ke PLN, masyarakat mengaku tidak pernah mencampuri. Begitupun dengan tindakan kecurangan yang dilakukan, warga merasa tidak tahu.

Terkait besaran iuran bulanan listrik yang digunakan masyarakat, dituturkannya bervariasi. Tergantung dari banyak daya yang digunakan.

Sebagian warga yang hanya menggunakan listrik untuk bola lampu, biaya listriknya lebih murah yaitu Rp 100 ribu per bulan. Bagi mereka yang memiliki alat eletronik biayanya lebih mahal kisaran Rp150, Rp200 atau bahkan Rp300 per bulan.

Setiap bulan dari hasil pungutan biaya listrik, pengurus dapat mengumpulkan lebih dari Rp 10 juta. Padahal listrik yang dibayarkan ke PLN hanya Rp 1-1,5 juta per bulan.

“Jadi tindakan kecurangan yang dilakukan oknum pengurus, kami masyarakat tidak tahu. Bila masyarakat diminta mengiur pembayaran denda banyak tidak setuju,” ucapnya usai
pertemuan yang dilakukan.

Dari hasil pertemuan, Kadir mengaku tidak mampu membayar denda. Bukan hanya denda keseluruhan, bahkan uang muka 10 persen dari total denda pun, mengaku tidak mampu.

“Saya kalau mau di masukkan ke penjara siap, sebab kalau diminta membayar seluruh denda atau uang muka denda tidak mampu,” ucapnya di hadapan masyarakat serta PLN dan Rahma.

Mendengar hal ini, warga sontak riuh dan meminta tanggung jawab dari pengurus. Bagi masyarakat, tindakan itu merugikan masyarakat.

Setelah terus diajak berkomunikasi, Kadir mengaku bahwa uang iuran tersebut tidak dinikmati sendiri. Ada dua rekan lainnya serta salah satu biro atas nama Rio.

Untuk itu, Rahma meminta persoalan ini akan diselesaikan dengan mendatangkan dua rekan lainnya beserta satu biro. Pertanggujawabannya harus dilakukan secara bersama.
Masukan dari Rahma, agar warga kembali menikmati listrik meminta kerja sama dari semua masyarakat. Pertama, yaitu pengurusan pembayaran nantinya diambil alih Ketua RT dan RW selaku tokoh masyarakat di tempat itu.

Kedua, untuk menyelesaikan persoalan ini, selama 10 atau 11 bulan ke depan masyarakat diminta membayar listrik, sama seperti biasanya. Sisa dari pembayaran tagihan listrik digunakan untuk mencicil denda dari PLN.

“Kalau masyarakat diminta sekarang mengiur Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta berat untuk bayar denda. Mungkin mencicil bersama ke PLN nantinya tidak terasa,” paparnya.

Manajer Rayon PLN Bintancenter, Andi Arif menuturkan, listrik masih dinyalakan karena ada komunikasi atau permintaan dari Rahma yang berjanji akan memediasi persoalan ini.

Dari hasil pertemuan di Kantor PLN, Selasa (24/7), pihak pengurus membayar uang muka denda Rp 13 juta. Terkait sumber uang, ia mengaku tak mengetahui.

Sisa hutang sekitar Rp 90 juta rencananya akan dibayar selama enam bulan ke depannya.
Aris menuturkan, sesuai aturan, oknum yang kedapatan mencuri listrik harus membayar denda yang ditetapkan. Bagi yang tidak mampu dapat mencicil sesuai ketentuan paling lama satu tahun. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here