Dadang Mendaftar Menjadi Kadisdik Kepri

0
1227
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG saat mengantar berkas lamaran seleksi terbuka di kantor BKPSDM Kepri, di Dompak, Rabu (18/4).

TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sekaligus Ketua PGRI Provinsi Kepri, HZ Dadang AG mengatarkan berkas lamaran di hari terakhir pendaftaran seleksi terbuka (oppen bidding) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepri, Rabu (18/4).

Ia melamaran sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri. Berbagai syarat yang sudah di masukkan ke dalam amplop berwarna coklat tersebut diantarkan ke Kantor Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Pemprov di Dompak.

Dadang menuturkan, informasi terkait batasan usia yang disampaikan Kepala BKPSDM Kepri dibeberapa media sudah diketahuinya. Meski demikian, ia menilai ada yang kurang tepat.

Diantaranya batasan usia setiap oranisasi atau dinas yang berbeda-beda. Ia menilai perlu landasan atau dasar yang tepat untuk mengklasifikasikan hal tersebut. Ia menilai, mengacu pada PP 11 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil tersebut, menyatakan usia maksimal mengikuti seleksi terbuka yaitu 56 tahun.

“Tidak ada dibunyikan bulan kelahiran. Jadi kalau saya menilai, jika 2018 56 tahun, maka 2019 mendatang di bulan kelahiran yang terkait baru memasuki 57 tahun. Ini yang perlu luruskan kembali persepsinya,” ungkap kelahiran 12 Mei tersebut.

Seperti diutarakan Kepala BKSDM Kepri, Firdaus sebelumnya ke Tanjungpinang Pos, posisi Kadisdik Kepri maksimal pejabat yang ingin mendaftar 56 tahun, per 1 Juli mendatang. “Ini juga perlu di pertgas apakah hitungannya 56 tahun itu saat mendaftar atau sudah menjabat nantinya,” tuturnya.

Ia mencontohkan, berbeda lagi untuk OPD lainnya, misalnya untuk posisi Staf Ahli, 56 tahun pada 1 Mei mendatang. Serta 1 Oktober untuk posisi Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Meski demikian, ia menilai penentuk syarat-srayat mutlak di penyelenggara. Untuk itu, ia berpesan untuk tetap mengikuti PP yang mengaturnya.

Informasi dari BKSDM ada enam jabatan yang akan dilelang yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Restribusi Daerah (BP2RD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Kepala Dinas Pendidikan. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here