Dalam Politik Selalu Ada Balutan Kosmetik

0
775
Nuraini Balqissawati

Oleh : Nuraini Balqissawati
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP – UMRAH

Sudah sejak dahulu, kegiatan kampanye menjelang pemilu oleh para kontestan politik tak lebih hanya sebatas “basa-basi politik” yang semakin diintensifkan jelang kontestasi berlangsung. Kampanye seringkali dianggap sebagai upaya manuver politik para kontestan dengan tujuan menarik lebih banyak para pemilih agar dapat memberikan suaranya pada saat pemungutan suara berlangsung.

Untuk itu, bisa saja segala macam cara akan dipakai oleh para kontestan, diantaranya janji-janji yang muluk, alasan-alasan “primordial”, ekspektasi pencapaian ke arah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bahkan terkadang tak jarang intimidasi dilakukan demi untuk meraih kekuasaan. Setelah masa kampanye usai dan kontestan berhasil memenangkan pemilu, rakyat yang telah dimobilisasi untuk memilih justru dipinggirkan, dilupakan dan tidak pernah dilibatkan kembali dalam setiap proses penentuan kebijakan politik.

Dalam konteks Pilkada, realitas publik memang agak sedikit berbeda ketika diukur dari heterogenitas masing-masing individu pemilihnya. Walaupun kenyataannya, tak sedikit mereka yang tampak skeptis bahkan apatis terhadap hiruk-pikuk perpolitikan di negara ini. Bagi para pedagang kaki lima, warga yang terkena dampak gusuran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, cenderung “masa bodoh” terhadap politik.

Bagi mereka, “biarin aja yang penting aman” selalu menjadi tumpuan harapan tanpa peduli nanti siapa yang bakal memenangkan kompetisi. Bagi mereka yang sudah “melek” secara politik-pun terkadang ragu terhadap pilihan politik yang ada. Karena acapkali pilihan yang ada tidak sesuai harapan mereka, karena “orang baik cenderung bukan politikus”.  Banyak orang baik diluar politik dan lebih berkualitas dibanding para calon kontestan yang ada, sehingga pada akhirnya, mereka akan memilih secara terpaksa atau bisa saja malah besikap “golput”.

Baca Juga :  Pulau Penyengat Objek Wisata yang Melegenda

Sistem rektuitmen pemimpin yang dijalankan oleh mekanisme parpol, mau tidak mau telah memaksa publik untuk menentukan pilihan, walaupun harus memilih “yang terbaik diantara yang terburuk” daripada sama sekali tidak memilih. Ketika melaksanakan hak pilihnya, paling tidak publik dapat mempengaruhi siapakah yang akan terpilih nanti sebagai orang yang akan memimpin mereka 5 tahun kedepan.

Di tengah sikap kritis masyarakat terhadap politik, para kontestan harus dapat meredifinisi kampanye mereka. Tidak hanya sekedar kampanye dalam jangka pendek, tetapi harus mampu mengelola “kampanye politik” yang memiliki alur konsistensi dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Terutama dalam upaya membangun imej politik kepada publik. Kesempatan kampanye politik dalam jangka panjang dalam hal ini, hanya dimiliki oleh kandidat yang sudah lebih dahulu mengemas imej politik dalam waktu cukup lama.

Ketika kampanye hanya didefinisikan sebagi bentuk “basa-basi politik” dalam kurun waktu 4 bulan, itu hanyalah kampanye model lama yang biasa disebut sebagai “kampanye pemilu”. Kampanye memang cenderung singkat, tidak berkesinambungan dan berjangka pendek, hanya menggiring partisipasi politik publik untuk memilih, agar tidak skeptis, apatis apalagi golput. Lain halnya dengan “kampanye politik” yang justru dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum perhelatan kontestasi berlangsung.

Baca Juga :  Kapsul Waktu Pesantren Kilat

Berpartisipasi dalam konferensi pers, peluncuran paket-paket kebijakan politik, safari politik atau “blusukan”, talkshow di televisi atau radio atau pidato-pidato politik harus juga dilihat sebagi bentuk kampanye politik dalam jangka panjang. Meskipun sejauh ini, seluruh kegiatan politik para kandidat lebih banyak terekam dalam image publik hanya pada saat kampanye menjelang pemilu berlangsung, sehingga nuansa mobilisasi pemilih tampak lebih mudah terlihat.

Hal inilah kemudian yang juga menjadi “modal sosial” bagi para pegiat survei untuk berlomba-lomba merilis hasil survei-nya dan kenyataannya, petahana selalu menjadi “kosmetik” bahkan primadona politik bagi setiap lembaga survei yang ada. Petahana cenderung memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi dibanding kandidat lainnya, terlepas dari adanya kepentingan tertentu ataupun tidak. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana petahana di Pilkada Jakarta selalu berada di urutan teratas soal elektabilitas atau popularitas yang tak mungkin tergeser oleh kandidat non-petahana. Survei, saya kira, juga menjadi bagian dari kampanye dan bentuk “basa-basi” politik dalam sebuah ajang kontestasi yang sedang berlangsung.

Bagi masyarakat awam, kompetisi politik seperti Pilkada ini tak ubahnya pertarungan antarelit dalam masyarakat yang tidak pernah mengubah kondisi apapun, tak lebih dari sekedar pembagian kekuasaan yang hanya berputar dikalangan elit politik. Buktinya, masyarakat yang bekerja di sektor-sektor “emperan” yang cenderung termarginalkan secara sosial tentunya akan berharap siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin, hak-hak mereka sebagai warga negara juga dapat terpenuhi tidak hanya dimanfaatkan suaranya saat-saat menjelang pemilu saja.

Baca Juga :  Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Artinya, segencar apapun sebuah kampanye politik, image masyarakat terhadap kandidat yang ada sesungguhnya telah terbangun jauh-jauh hari sebelum digelarnya pemilihan. Setiap aktivitas politik yang dilakukan para kandidat akan dimonitor oleh publik, baik sikap, ucapan, prilaku secara sadar ataupun tidak. Belum lagi efek yang dimunculkan oleh media massa yang merekam dan menginformasikan kembali setiap aktivitas politik seorang kandidat, akan menambah kuat image politik seorang kandidat dibenak publik.

Asumsi saya, jangan jadikan kampanye hanya sekedar ajang pemolesan kosmetik yang biasanya dilakukan para kontestan politik jelang pemilu saja. Kampanye semestinya menjadi media interaksi politik yang bersifat dialogis yang terus menerus dibangun secara kondusif antara publik dan kontestan, bila perlu setiap hari.

Sejauh ini, kampanye hanya dipahami sebagai sebuah interaksi politik jangka pendek yang cenderung mengeksploitasi suara publik, sehingga publik hanya dibutuhkan ketika menjelang kontestasi politik. Kampanye bukan sekedar basa-basi politik, tetapi bagaimana membangun image positif kepada publik, bahwa mereka sebagai kontestan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kehendak rakyat, mampu menjadi “pelayan” yang baik bagi masyarakat disaat-saat mereka membutuhkan seorang pemimpin. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here