Dana Bos Bukan untuk Beli LKS!

0
1167
BERBINCANG BERSAMA: Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG sedang berbincang dengan kepala sekolah SMP sederajat di ruang Aula SMP Negeri 6 Tanjungpinang, belum lama ini. F-Andri Dwi S/tanjungpinang pos

72 Sekolah Rutin Dapat Bantuan

TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang HZ Dadang AG Menuturkan, ada 72 sekolah di Tanjungpinang yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yaitu 65 tingkat SD dan 25 tingkat SMP. Ia mengingatkan penggunaan dana BOS harus sesuai dengan Petunjuk teknis (Juknis) yang tertera pada Permendikbud nomor Nomor 8 tahun 2017.

Serta Permendagri nomor 910 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota. Bahkan Permendikbud tersebut sudah jelas menentukan beberapa hal yang di larang. Diantaranya yaitu tidak dibenarkan membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

Selain itu, tidak boleh disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis. Tidak dibenarkan membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi dan sejenisnya. Selain itu, tidak dibenarkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD

kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi siswa/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut. Dilarang membayar bonus dan transportasi rutin guru, membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.

Tidak diizinkan membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi atau bukan inventaris sekolah. Dana tersebeut juga tidak dapat digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat sekolah. Terkecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat. Sekolah juga tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk menanamkan saham.

Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar. begitu juga pembiayaan kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan tidak dibenarkan.

Serta tidak boleh membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan

”Dalam Juknis BOS sudah diuraikan dengan jelas, item yang dapat digunakan dan yang tidak boleh. Jadi kalau pengelolaan dana BOS di semua sekolah merujuk aturan tersebut pasti tidak akan ada masalah. Bila salah bisa berakibat pada penyalahgunaan keuangan dan akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini. Ia juga menambahkan dalam mengelola dana BOS harus melibatkan komite sekolah, jangan kepala sekolah sendiri.

Gunakan menajemen yang ada dan sering-sering berkoordinasi dengan manajer BOS di Dinas Pendidikan. Laporan secara tertulis maupun laporan yang dipasang di papan dinding pengumuman harus tertera dengan baik, agar semua pihak mengetahui kemana dana BOS diperuntukan.

Ditambahkannya, penyaluran dana BOS dilakukan empat kali dalam satu tahun. Yaitu 20 persen untuk triwulan pertama, 40 persen triwulan ke dua dan masing-masing 20 persen untuk triwulan ke tiga dan empat dari satu tahun penerimaan.

Dadang menyebutkan jumlah dana BOS yang diterima SD negeri pada triwulan I senilai Rp 3.126.560.000. Sedangkan SD swasta sekitar Rp 639.040.000. Untuk triwulan II, sebanyak Rp 6.231.040.000 untuk SD negeri dan senilai Rp 1.249.280.000 untuk SD swasta. ”Jadi total bantuan untuk tingkat SD pada triwulan I dan II sekitar Rp 11.245.920.000,” jelasnya.

Sementara untuk dana BOS yang diterima SMP sekitar Rp 6.161.400.000. Dengan rincian senilai Rp 1.761.400.000 sekolah negeri dan swasta senilai Rp 310.000.000 pada triwulan pertama. Sedangkan pada triwulanm dua, SMP negeri sekitar Rp 3.513.200.000 dan Rp. 576.800.000 untuk sekolah swasta.

Ia menegaskan, bahwa penerimaan dana BOS masing-masing sekolah tergantung dari jumlah siswa. ”Ditetapkan setiap siswa diperkirrakan Rp 800 ribu untuk siswa SD dan Rp 1 juta siswa SMPP,” terangnya.(YOAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here