Dana Bos Rawan Diselewengkan

0
546
Siswa: Siswa tamatan sekolah dasar saat mendaftar di salah satu SMP negeri beberapa waktu lalu. f-dokumen/tanjungpinang pos

MBS. apakah kota tanjungpinang wajar dapat gelar “layak Anak” saya bilang belum layak.
Anak-anak SD saja dana BOS banyak diselewengkan.. Ada juknis tapi itu semua nonsen, Anak saya honor dan jadi bendahara salah satu SD, tiap pulang nangis.. Apa sebab? ah tak sesuai dengan hati nuraninya. jadi ditekan kepsek. Coba bayangkan uang Rp 300 JT Setahun. Tiap bulan bayar air, listrik, internet pegawai honor. Berapalah? bantuan diknas untuk alat kebersihan? Alat-alat olahraga hampir tak ada. yang ada bantuan dari dispora TPI. Jadi dibuat penuh kecurangan yang untuk memperkaya kepsek saja. kalau tak ambil muka ke disdik atau setor rahasia. Jadi betul kebohongan saja yang ada. kasihan betul bendahara. Siapa yang menikmati kepsek. siapa yang sakit? ya anak saya. Wahai Kepsek mau mendustai dana bos jangan ngajak orang. Wahai pengurus ketua K3S, anda mesti bertanggungjawabdalam hal ini akrena sudah mempengaruhi seluruh kepsek.
085834668313

Tanggapan:
Ada 72 sekolah di Tanjungpinang yang rutin menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yaitu 65 tingkat SD dan 25 tingkat SMP. Ia mengingatkan penggunaan dana BOS harus sesuai dengan Petunjuk teknis (Juknis) yang tertera pada Permendikbud nomor Nomor 8 tahun 2017. Serta Permendagri nomor 910 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota. Bahkan Permendikbud tersebut sudah jelas menentukan beberapa hal yang di larang. Diantaranya yaitu tidak dibenarkan membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

Selain itu, tidak boleh disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis. Tidak dibenarkan membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi dan sejenisnya. Selain itu, tidak dibenarkan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi siswa/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut. Dilarang membayar bonus dan transportasi rutin guru, membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.

Tidak diizinkan membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi atau bukan inventaris sekolah. Dana tersebeut juga tidak dapat digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat sekolah. Terkecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat. Sekolah juga tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk menanamkan saham.

Jumlah dana BOS yang diterima SD negeri pada triwulan I senilai Rp 3.126.560.000. Sedangkan SD swasta sekitar Rp 639.040.000. Untuk triwulan II, sebanyak Rp 6.231.040.000 untuk SD negeri dan senilai Rp 1.249.280.000 untuk SD swasta. ”Jadi total bantuan untuk tingkat SD pada triwulan I dan II sekitar Rp 11.245.920.000. Sementara untuk dana BOS yang diterima SMP sekitar Rp 6.161.400.000. Dengan rincian senilai Rp 1.761.400.000 sekolah negeri dan swasta senilai Rp 310.000.000 pada triwulan pertama. Sedangkan pada triwulanm dua, SMP negeri sekitar Rp 3.513.200.000 dan Rp. 576.800.000 untuk sekolah swasta. Penerimaan dana BOS masing-masing sekolah tergantung dari jumlah siswa. Setiap siswa diperkirakan Rp 800 ribu untuk siswa SD dan Rp 1 juta untuk siswa SMP.(cr32)

HZ Dadang AG
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here