Dana BOS SMA-SMK Tahun 2019 Terancam Tidak Cair

0
1998
Pelajar SMAN 1 Tanjungpinang saat mengikuti apel pagi, belum lama ini.f-istimewa

TANJUNGPINANG – Gawat. Sepanjang 2019 ini hingga pengesahan APBD Perubahan nanti, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SLTA (SMA/SMK/SLB) se-Kepri terancam tidak cair.

Informasi yang diperoleh Tanjungpinang Pos di lapangan, penyebabnya adalah anggaran dana BOS tidak di entri di APBD murni 2019. Uangnya sudah disiapkan dari APBN, namun tidak di-entri di APBD.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kepri M Dali tidak begitu merespon informasi bahwa dana BOS non fisik di APBD 2019 itu tertunda di-entri program Pemprov Kepri.

”Maaf ya saya belum bisa jawab, nanti jika ada solusi saya kabari, karena ini menyangkut anggaran yang berkaitan dengan OPD lain. Jadi, mohon bersabar ya, hari ini saya koordinasikan dengan stakeholder yang relevan dan berkaitan,” terang Dali singkat, via ponselnya, kemarin.

Baca Juga :  Rayakan HUT Ke-71, Polwan Diminta Tingkatkan Pelayanan

Jumlah dana BOS yang tidak ter-entri tersebut sangat besar yakni, Rp87 miliar. Dana ini tidak teranggarkan di daftar layanan online program APBD Pemprov 2019.

Padahal, dana BOS ini sangat dibutuhkan seluruh sekolah di Kepri. Kegunaannya sangat penting untuk operasional sekolah. Salah satu misalnya, biaya listrik, ATK dan lain-lain.

Pihak sekolah akan kelimpungan menghadapi ini. Selama ini, pihak sekolah harus menalangi dulu uang listrik, air, internet Januari-Februari sambil menunggu dana BOS cair bulan Maret.

Kali ini, pihak sekolah harus menangani hingga 10 bulan sampai APBD Perubahan 2019 selesai disahkan lalu dievaluasi Kemendagri.

Informasinya, anggaran tersebut sudah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, hanya saja tidak ter-entri.

Baca Juga :  Rudi Dipanggil Menko Bahas Batam

Pemprov berencana akan mengatasinya dengan membuat Perka (peraturan kepala daerah), jika hal tersebut memang bisa dilakukan. Namun, Perka atau Pergub diragukan kekuatan hukumnya dan bisa masalah di kemudian hari.

Karena tidak ter-entri, maka kemungkinan baru bisa dianggarkan kembali di APBD Perubahan 2019.

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Gunung Kijang, Suhono menyampaikan belum tahu informasi bahwa ada penundaan pembayaran anggaran BOS di tahun 2019.

Pasalnya, mereka baru selesai mengajukan kebutuhan operasional tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi.

”Waduh kami baru dapat kabar itu, kalau seandainya memang begitu, maka kami di sekolah yang bakal kewalahan,” sebut Suhono, Rabu (16/1) kepada Tanjungpinang Pos.

Baca Juga :  Turis Tiongkok Mulai Mendominasi

Menurut Suhono, manfaat dari BOS itu cukup penting, khususnya menyangkut masalah operasional mulai dari biaya listrik, ATK, sampai dengan bayar internet dan sebagainya.

”Ini sangat tergantung dengan kebutuhan sekolah dan anak-anak,” sebut Suhono.

”Sesuai aturanya, pengajuan dana BOS itu kami usulkan berdasarkan satu orang pelajar,” timpal mantan Guru SMAN Gunung Kijang itu.

Di kesempatan berbeda, Kepsek SMKN 1 Tanjungpinang Delisbeth pun tampak kaget mendengar isu dana BOS bakal tertunda di tahun 2019 ini.

Dirinya menyampaikan, bahwa kebutuhan operasional di sekolahnya masih sangat besar, umumnya masalah pembayaran listrik dan internet. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here