Dana Desa Tak Melulu untuk Infrastruktur

0
75
BUPATI Bintan H Apri Sujadi, Wabup H Dalmasri Syam dan Sekda Bintan Adi Prihantara menyampaikan kendala dan realisasi pembangunan desa, kepada tim Sekber pengawasan penggunaan Dana Desa, di ruang rapat Kantor Bapelitbang, Senin (22/7) kemarin. f-yendi/tanjungpinang pos

Kades di Bintan Tak Perlu Khawatir dengan Polisi

Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, akan menerbitkan peraturan dalam penggunaan Dana Desa, untuk tahun 2020 mendatang. Ke depan, penggunaan Dana Desa (DD) dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, tak melulu (tidak hanya semata) untuk pembangunan infrastruktur.

BINTAN – RANCANGAN kebijakan pemerintah pusat itu dipaparkan dalam rapat koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) pengawasan penggunaan dana desa pusat, dengan kepala daerah dan OPD di lingkungan Pemkab Bintan, Senin (22/7) kemarin. Rapat koordinasi di Kantor Bapelitbang Bintan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi.

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam, Sekda Adi Prihantara, Asisten I Setdakab Bintan Mohd Setioso, Kepala Dinas PMD Ronny Kartika, sejumlah camat dan kepala desa.

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyampaikan, rapat koordinasi Sekber pengawasan penggunaan dana desa tingkat pusat dengan Pemkab Bintan ini, sebagai sinkronisasi kebijakan dalam pengalokasi dana di pemerintahan desa. Sejak beberapa tahun terakhir, ADD maupun DD di pemerintah desa wilayah Bintan rata-rata Rp2,5 miliar. Bahkan ada yang mencapai Rp3 miliar.

Dalam pengalokasiannya, lanjut H Apri Sujadi, masih terdapat beberapa kendala. Terutama kapasitas dan kemampuan SDM aparatur desa, yang masih lemah. Sehingga, dalam pembuatan laporan, masih ada yang perlu pendampingan atau pembinaan dari OPD terkait. Meski demikian, tapi tetap ada 2 kades yang diproses hukum.

”Kendala-kendala seperti ini, yang perlu dibina atau mendapat suport dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk Kabupaten Bintan. Apalagi ke depan nanti, penggunaan dana desa tidak semata ditujukan ke kegiatan infrastruktur. Ya, kita perlu sepemahaman lah dengan Kemendesa, Polri dan Kemendagri,” jelas H Apri Sujadi di dampingi Wabup H Dalmasri Syam.

Dalam kesempatan tersebut, Rasharul Kabag Hukum dan Ortal Ditjen PPMD Kementerian Desa menerangkan, Sekretariat Bersama pengawasan penggunaan dana desa ini, merupakan gabungan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kemendagri dan Mabes Polri. Tugas Sekber ini melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) agar tepat penggunaan dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan itu, Sekber memiliki peran dalam pembinaan. Hal ini dijalankan melalui Sekber di tingkat daerah. Sehingga, Sekber ini nantinya akan memberikan pendampingan terhadap kepala desa, sampai dengan pembinaan aparatur desa.

”Ya, unsur pemerintah dengan polisi itu menyatu dalam Sekber pengawasan penggunaan Dana Desa ini, untuk memberikan pembinaan kepada aparatur desa. Desa bukan sapi perah,” tutur Rasharul.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah pusat sedang merancang beberapa Peraturan Menteri Desa (Permendesa), dalam penggunaan Dana Desa itu. Saat ini, penggunaan Dana Desa itu lebih banyak ditujukan kepada kegiatan fisik dan infrastruktur. Tahun 2020 nanti, ada beberapa kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa itu.

”Nantinya, Dana Desa tak melulu untuk infrastruktur. Tapi dikucurkan untuk bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Termasuk dalam peningkatan kapasitas aparatur desa,” jelasnya.

Justru itu, kata Rasharul, perlu dibentuk Sekber pengawasan penggunaan dana desa ini di tingkat daerah.

”Para Kades, tak perlu khawatir lagi dengan polisi. Karena fungsinya pendampingan dan pembinaan. Kami juga tahu dengan Bintan, selama ini. Ya, beberapa desa di Kabupaten Bintan, meraih prestasi di tingkat nasional,” tambah Rasharul.

Sekda Bintan Adi Prihantara menjelaskan, pemerintah desa di Bintan selalu mendapat pendampingi dari Pemkab Bintan melalui OPD terkait. Hanya saja, otonomi desa ini justru terkesan terlepas dari pemerintah kecamatan. Justru itu, perlu aturan yang jelas, dalam pelaksanaan sistem pemerintahan maupun keuangan desa ini.

”Karena sekarang ini, aturan untuk pemerintah desa itu banyak. Saking banyaknya, justru membikin kepala desa dan aparatur desa itu bingung,” ujar Adi Prihantara.

”Ke depan, mesti ada aturan yang jelas dan tak banyak. Jadi kades tak perlu khawatir dan tak mesti bingung lagi, aturan mana yang harus diikuti,” demikian ditambahkan Sekda. (YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here