Dana Gerak Jalan di KONI Jadi Pertanyaan

0
554
Maskur Tilawahyu

TANJUNGPINANG – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang pada prinsipnya mendukung pelaksanaan Lomba Gerak Jalan tahunan yang digelar Pemko Tanjungpinang.

Tahun ini, lomba gerak jalan tetap akan dilaksanakan dan anggarannya melalui hibah ke KONI. Agar tidak masalah, harusnya ini perlu dibahas bersama.

Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengatakan, anggaran hibah untuk KONI sudah jelas berapa setahun dan peruntukannya untuk apa saja. Jika tiba-tiba di tengah jalan ada yang berubah tanpa pembahasan, maka ini bisa jadi temuan. Maskur tak ingin hal tersebut terjadi, karena itu perlu dibahas bersama.

Maskur mengatakan, dirinya hanya mengetahui bahwa tidak ada anggaran pelaksanaan gerak jalan yang dialokasikan di APBD Murni 2018 ini melalui Dispora Tanjungpinang.

”Kami juga tidak tahu jelas kenapa kegiatan itu tidak teranggarkan di Dispora. Kalau kami dari DPRD tidak pernah mencoretnya,” tuturnya.

Maskur menuturkan, dirinya hanya menerima informasi dari media massa, jika lomba gerak jalan tetap dilaksanakan hanya saja anggarannya melalui KONI.

Terkait hal ini pun dipertanyakan, sebab dana hibah dari Pemko ke KONI sampai saat ini belum ditandatangani penjabat berwenang.

Selain itu, jika dilaksanakan, itu di luar dari yang direncanakan, berpotensi menimbulkan masalah.

Menurutnya, dana hibah yang diserahkan ke KONI sudah jelas rinciannya. Jika di tengah perjalanan diubah, ini bisa menjadi temuan.

”Kita tahu pelaksanaannya terealisasi, hanya saja secara pembukuan dianggap menyalahi aturan. Anggaran KONI yang tersedia itu untuk pembinana pengcab pelaksanaan Porprov dan lainnya. Kalau dialokasikan untuk gerak jalan, kasihan pengcab-pengcabnya. Terkecuali menambah dana, itu yang benar. Itupun dapat dilaksanakan di APBD Perubahan,” tuturnya.

Ia menyarankan, Pemko jangan salah bersikap yang nantinya menyalahi aturan. Terkait persoalan ini, berharap harus dibahas bersama. ”Pemko jangan memberi harapan akan dilaksanakan tetapi belum pernah dibahas jelas dengan anggota DPRD. Menurut saya perlu dibahas dulu,” ungkapnya.

Bila Pemko ingin tetap melaksanakan, sah-sah saja, namun harus jelas dulu anggarannya. Bila merasa tidak bisa melaksanakan, maka harus terbuka kepada masyarakat. ”Jangan sudah banyak masyarakat latihan, di waktu-waktu terakhir diinformasikan tidak jadi. Ini lebih mengecewakan,” tuturnya.

Ia menuturkan, alasan defisit membuat Pemko menghapus kegiatan tersebut pada APBD Murni 2018. Bila anggaran dinilai minim, maka bisa mencari metode pelaksanaan HUT RI yang lebih simpel dan tidak menelan biaya besar.

Kader Demokrat ini menuturkan, semangatnya sama yaitu dalam HUT ke 73 Republik Indonesia, Pemko melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Hanya saja, harus sesuai aturan yang berlaku. Bahwa setiap kegiatan harus terencana dan teranggarkan dengan benar. Bila tidak, bisa menjadi temuan.

Ia menyarankan, agar pelaksanaanya dapat dilaksanakan sekaligus di hari yang sama. Atau bahkan, jarak tempuhnya diubah. Bila sebelumnya jarak tempuh 8 kilo untuk prempuan, 17 kilo untuk laki-laki dan 45 kilo untuk semua kalangan, maka di tahun ini, menurutnya bisa saja menjadi 1 kilo, 7 kilo, 8 kilo serta 4 dan lima kilo.

”Jadi pesertanya juga bisa semua kalangan yang pelaksanaannya satu hari itu. Ini juga bisa menghemat anggaran,” paparnya.

Maskur menilai, bila ada metode lain yang lebih efektif, bisa diberikan masukan. Asalkan, momen kemerdekaan bisa tetap dirasakan bersama. Saat ini, masyarakat Tanjungpinang sudah mulai latihan untuk mengikuti Lomba Gerak Jalan.

Meski demikian, terkait pelaksanaanya, anggota DPRD Kota Tanjungpinang mengaku belum menerima laporannya. Maskur mengaku belum menerima informasi terkait kepastian pelaksanaan lomba gerak jalan tesebut. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here