Dana KPU untuk Pilwako Belum Cair

0
793
KOTAK SUARA: Petugas KPU Kota Tanjungpinang sedang mengangkat kotak suara saat Pilgub Kepri 2015 lalu. F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta seluruh kepala daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan anggaran Pilkada 2018. Permintaan itu disampaikan melalui Surat Edaran No 273/2845/53/SJ.

TANJUNGPINANG – Devisi Perencanaan Anggaran KPU Kota Tanjungpinang, Zulkifli Riawan berharap agar Wali Kota Tanjungpinang menindaklanjuti surat edaran Mendagri terkait. ”Kita harapkan segara ditandatangani. Kalau kita mengacu pada PKPU Nomor 1 tahun 2017, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat September ini,” kata Zulkifli Riawan kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (19/7).

Menurutnya, PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. Kata dia, KPU minta kepada Pemko Tanjungpinang agar bisa mempercepat penandatanganan NPHD, untuk kepastian pemerintah memberikan hingga menyalurkan dana hibah dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, pada 27 Juni 2018 mendatang.

Baca Juga :  Bawaslu Menunggu Surat Salinan Putusan

Total keseluruhan dana hibah untuk kebutuhan selama proses Pilwako Tanjungpinang sebesar Rp 16,866 miliar. Dana Rp16,866 miliar sudah masuk dana tambahan belanja modal untuk perangkat komputer hingga dokumentasi di Pilwako Tanjungpinang. Sebab, dana tambahan belanja modal berdasarkan hasil keputusan rapat KPU pusat nomor 80/81, agar diakomodir perangkat komputer hingga dokumentasi di Pilkada nanti.

”Sebelumnya, total dana untuk penyelenggara Pilwako Tanjungpinang hanya Rp 16,681 miliar saja. Karena ada aturan baru, mau tak mau Pemko kembali harus menganggarkanya,” ucap dia. Kata dia, Pemko Tanjungpinang akan menyerahkan dana untuk Pilwako Tanjungpinang sebesar Rp 16,866 dibagi tiga tahap. Tahap pertama, pencairan dananya sebesar Rp5,4 miliar di APBD murni 2017. Pencairan dana tersebut, ia tidak berani pastikan. Karena NPHDnya belum ditandatangani oleh pemerintah daerah.

Baca Juga :  Jangan Calonkan Istri

”Sudah selesai ditandatangani NPHD nya, baru kita tau kapan dana itu mulai cair,” terang dia. Kemudian, ada pencairan dana untuk Pilwako Tanjungpinang ditahap kedua kisaran Rp4,4 miliar. “Ini juga kita belum berani pastikan. Kita tunggu hasil keputusan dari pemerintah daerah. Pilkada sudah didepan mata,” tegasnya.(ANDRI DS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here