Dana Pengaspalan Jalan FTZ Sirna

0
126
Reni Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

Pro-Kontra Pengalihan Dana Rp40,295 Miliar ke Karimun

Penolakan pengalihan dana sebesar Rp40,295 miliar ke Badan Pengusahaan (BP) Karimun, terus menggalir. Dana tersebut dari APBN bakal digunakan oleh BP Tanjungpinang untuk membangun infrastruktur di kawasan FTZ di Dompak dan Senggarang.

TANJUNGPINANG – Pemerintah Pusat telah menganggarkan Rp40,295 miliar, untuk pembangunan infrastruktur dua kawasan FTZ Tanjungpinang. Luas lahan FTZ di Dompak ada 1.300 haktare (Ha) dan di Senggarang 1.333 Ha.

Tokoh pemuda Dompak, Untung Budiawan meminta kepada Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Bintan dan Karimum (BBK), H Nurdin Basirun, yang juga Gubernur Kepri, membatalkan dana tersebut dialihkan ke BP Karimun.

”Kita mendesak wakil rakyat kita di DPRD provinsi, terutama dari Tanjungpinang untuk meminta Dewan Kawasan Kepri mengembalikan dana tersebut ke BP Tanjungpinang,” kata Untung Budiawan, kemarin.

Sambung dia, sejak Presiden SBY meresmikan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun, tahun 2009 lalu, kawasan FTZ Tanjungpinang mati suri. Belum dilirik investor, karena minim infrastruktur. Kondisi jalan menuju kedua di kawasan FTZ ini masih jalan tanah.

”Kembalikan dana tersebut untuk memajukan FTZ Dompak dan Senggarang,” kata Untung, kemarin.

Padahal, sambung dia, dengan adanya anggaran tersebut, minimal sudah bisa digunakan untuk mengaspal jalan menuju pelabuhan Dompak. Supaya kawasan FTZ Dompak dilirik investror. Kalau sudah ada investor, tentu mengurangi angka pengangguran di tengah masyarakat.

Menurutnya, kalau jalan menuju pelabuhan Tanjungmoco di aspal, ia yakin kawasan FTZ pasti mulai dilirik pengusaha, untuk mengembangkan usahanya di Dompak.

”Pelabuhan Moco difungsikan. Ada jalan menuju pelabuhan, pasti daerah ini berkembang,” ujar. Ia juga heran, kenapa dana tersebut dialihkan, padahal BP Karimun sudah juga sudah diangggarkan mencapai Rp143,376 miliar dan BP Bintan Rp68,511 miliar.

Hal sama juga disampaikan Komisi II DPRD Tanjungpinang, Reni. Ia menilai dana BP Tanjungpinang dipindahkan ke Karimun, kebijakan yang tidak berdasar. Dia meminta H Nurdin Basirun yang juga Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone (DK-FTZ) meninjau kembali.

Reni menuturkan, jika Nurdin tetap pada pendirian memindahkan dana tersebut, maka meminta untuk dijelaskan alasannya dengan duduk bersama membahas selaku Ketua DK FTZ.

Sebab, ia sendiri sudah melakukan komunikasi dengan Ketua FTZ Tanjungpinang, Den Yelta yang menuturkan, sudah tidak ada kendala atau persoalan jika alokasi pembangunan infrastruktur tersebut untuk FTZ Tanjungpinang.

”Kita tidak tahu apa alasan Pak Gubernur memindahkan alokasi pembangunan jalan itu, jika alasan struktur organisasi sudah tidak ada kendala. Harusnya Pak Nurdin juga memperhatikan pembangunan bisnis di Tanjungpinang melalui pemenuhan sarana dan prasarananya,” ucapnya.

Kader Hanura tersebut menuturkan, pengajuan untuk pembangunan jalan di Senggarang itu juga tentu tidak mudah, perlu mengikuti prosedur, jika sudah mendapat lalu di pindah itu dinilai tidak tepat.

”Kita berharap, Pak Gubernur mengembalikan kembali alokasi pembangunan jalan di Senggarang. Kasihan juga masyarakat di sana harus menelusuri jalan yang masih bertanah dan berbatu. Bagimana investor mau masuk jika kondisinya juga belum baik,” paparnya.

Ia menuturkan, tugas pemerintah daerah yaitu Kota Tanjungpinang terkait perencanaan pembangunan sudah dibuat, kini terkait realisasi pembangunan menjadi ranah FTZ Tanjungpinang.

”Saya sudah turun ke lapangan, tidak ada lagi kendala dan persoalan jika pembangunanya di lakukan untuk FTZ Tanjungpinang. Perencanaan sudah ada tinggal realisasinya saja. Dana sudah tersedia malah kini di pindahkan,” ucapnya.

Ia menilai, belum tentu tahun mendatang akan mendapat bantuan yang sama dari pusat. Maka kesempatan yang ada harus dimanfaatkan dengan tujuan mengundang investor. ”Dana tersebut untuk bangun jalan di kawasan FTZ. Biar kawasan tersebut berkembang,” kata Reni. (ABAS-DESI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here