Dana Perimbangan Pemprov Ditunda

0
548
Sekdaprov Kepri, Dr TS Arif Fadillah

TANJUNGPINANG – Kementerian Keuangan RI Dirjend Perimbangan Keuangan akan menunda penyaluran dana perimbangan ke Pemprov Kepri tahun ini.

Hal ini dikarenakan belum disahkannya Ranperda APBD menjadi Perda APBD 2017 oleh DPRD Kepri dan Pemprov Kepri.

Rencananya, pengesahan Perda APBD 2017 akan dilakukan, Rabu (1/2) hari ini. Sementara batas waktu pengiriman salinan batang tubuh Perda APBD 2017 ke Kementerian Keuangan adalah, Selasa (31/1) kemarin.

Hal ini ditegaskan dalam surat edaran Kementerian Keuangan No.S-796/PK/2016 tertanggal 28 November 2016. Surat ini ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia.

Di surat yang diteken Dirjend Perimbangan Keuangan Kemenkau, Boediarso Teguh Widodo tersebut disebutkan, bagi daerah yang tidak menyampaikan data dimaksud secara lengkap dalam batas waktu yang diperlukan, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dana perimbangan.

Hal lain yang diminta Kemenkeu dalam surat tersebut adalah, lampiran I Perda tentang APBD tahun 2017. Salinan persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD 2017 menjadi Perda.

Salinan batang tubuh Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun 2017. Data APBD tahun 2017 sesuai dengan format dalam lampiran II PMK No.04/PMK.07/2001.

Bagi provinsi : salinan keputusan Mendagri tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD 2017 dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tahun 2017.

Dokumen tersebut disampaikan kepada Dirjen Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Kemenkeu.

Softcopy disampaikan melalui aplikasi SIKD Nasional sebagaimana diatur dalam PMK No.74/PMK.07/2015 tentang Penyelenggaraan SIKD.

Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudi Chua yang membidangi keuangan mengaku sudah pernah membaca surat tersebut. Karena itu, ia berharap harusnya APBD disahkan kemarin agar tidak kena sanksi.

Apabila sanksi tersebut dikenakan, maka akan berdampak pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kepri khususnya di Tanjungpinang.

Dana Perimbangan Pemprov Rp 2,039 Triliun
Tahun 2017, Dana Perimbangan atau dana transfer yang masuk ke Kepri baik pemprov dan 7 kabupaten/kota di Kepri sekitar Rp 7,071 triliun.

Adapun alokasinya yakni, untuk Pemprov Rp 2,039 triliun. Kabupaten Natuna Rp 722.412 miliar. Untuk Anambas Rp 627,693 miliar. Untuk Karimun Rp 679,798 miliar. Untuk Batam Rp 963,762 miliar. Untuk Tanjungpinang Rp 634,967 miliar. Untuk Lingga Rp 729,865 miliar dan untuk Bintan Rp 729,865 miliar.

Dana Perimbangan atau dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Adapun jenis dana perimbangan dari pusat ke daerah adalah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagai Hasil (DBH) baik sektor pajak Sumberdaya Alam (SDA) maupun migas. Kemudian Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD).

Untuk dana desa dan dana insentif daerah tidak berpengaruh karena pemprov tidak menerima dua sektor pendapatan ini.

Adapun dana transfer untuk Pemprov Kepri tahun 2017 dari APBN adalah, DBH pajak Rp 237,996 miliar. DBH SDA Rp 173,812 miliar. DAU Rp 1,075 triliun. DAK fisik Rp 134,905 miliar dan DAK nonfisik Rp 417,144 miliar.

Tahun 2017 ini, APBD Kepri rencananya disahkan Rp 3,36 triliun. Adapun pendapatan APBD ini adalah Pendapatan Asli Daerah (DAK), Silpa tahun 2016 serta dana transfer.

Tahun ini, dana transfer sebagai pemasukan APBD Kepri sekitar Rp 2,039 triliun. Kadispenda Pemprov Kepri Isdianto belum lama ini mengatakan, PAD Kepri 2017 diperkirakan Rp 1,2 triliun.

Dilihat dari angka ini, maka PAD dan dana transfer masih sekitar Rp 3,239 triliun. Maka sisanya adalah Silpa dan lainnya.

Hanya saja, di surat Kementerian Keuangan tersebut tidak disebutkan berapa nilai dana perimbangan yang akan ditunda dan sampai kapan sanksi itu berlaku.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Kepri, Naharuddin mengatakan, lambatnya pengesahan APBD Kepri 2017 tidak terlepas dari kondisi Kepri serta pembahasan di DPRD.

Banyak tugas-tugas yang mereka kerjakan selama tahun 2016 hingga 2017. Mulai dari adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) di Pemprov Kepri.

Sehingga, anggaran yang disusun harus menyesuaikan dengan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai PP No.18 tentang Perangkat Daerah.

Pembahasan Perda SOTK yang baru butuh waktu hingga pengesahan serta pelantikan kepala OPD (sebelumnya disebut SKPD) baru.

Sebelumnya, pemerintah pusat sudah menyurati Pemprov Kepri kenapa lambat mensahkan APBD 2017.

Naharuddin pun membalasnya. Dalam surat itu ia sampaikan, kondisi Kepri sering berkabung mulai dari meninggalnya mantan Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux, meninggalnya almarhum Gubernur Kepri HM Sani hingga meninggalnya almarhumah Hj Rekaveny Soerya Respationo.

”Dalam surat itu saya sampaikan kondisi-kondisi Provinsi Kepri saat ini. Kita berharap pemerintah pusat memaklumi itu. Karena kita butuh uang untuk membangun. Untuk mensejahterakan masyarakat

Sejak meninggalnya almarhum gubernur Sani, ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dilalui mulai dari persiapan pengangkatan wakil gubernur menjadi gubernur dan lainnya. Termasuk masa berkabung.

Surat itu sudah dikirimkan ke pusat yang ditujukan ke Mendagri, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan dan surat tersebut diteken Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun.
Sekdako Pemprov Kepri, Arif Fadillah mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD juga karena banyaknya hal yang harus dibahas seperti Perda SOTK, Ranperda RT-RW dan Ranperda RPJMD.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, setelah rapat koordinasi Ranperda APBD 2017 bersama fraksi-fraksi, Selasa (31/1) kemarin, semua menyepakati kalau APBD akan disahkan, hari ini.

Hanya saja, ada yang menjadi catatan untuk ke depan agar Pemprov Kepri, membahas Ranperda APBD lebih awal. Kalau bisa, Juni sudah diajukan nota keuangan.
Terkait sanksi itu, Jumaga yakin tidak jadi dilakukan. Sebab, pemerintah pusat akan memahami kondisi Kepri saat ini. (mas/ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here