Dana Tunda Bayar Berpotensi Terjadi

0
890
Rudi Chua

Terkait Kebijakan Dana Transfer dari Pusat

DOMPAK – Dua tahun terakhir ini tunda bayar sebagian dana transfer ke daerah selalu terjadi. Kadang terjadi di akhir tahun, sehingga mengganggu sistem keuangan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan, sejak Provinsi Kepri terbentuk, dan transfer yang sudah ditetapkan dalam Perpres jarang terjadi kecuali sejak tahun 2015-2017.

Paling parah terjadi tahun 2015. Saat ini, terjadi penurunan Dana Bahi Hasil (DBH) migas dalam jumlah besar. Jika tahun-tahun sebelumnya Pemprov Kepri menerima Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar, namun tahun 2015 hanya Rp 12 miliar.

Tahun 2016 terjadi juga tunda bayar. Hal ini menyebabkan Pemprov Kepri harus menunda pembayaran ke sejumlah kontraktor. Jadi, muncul keraguan di kalangan pegawai pemprov lantaran sudah dua tahun terjadi tunda bayar dari pusat.

Baca Juga :  Bisa ke Pulau Bawah Setiap Hari

”Tadinya mereka mau jalankan programnya. Tapi ada keraguan, nanti uangnya tak ada. Ribut lagi kontraktor,” ujar Rudi Chua via ponselnya, Jumat (24/11).

Selain tunda bayar, yang membuat APBD defisit adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu meleset. Terlebih dua tahun belakangan ini, ekonomi masyarakat melemah.

Sehingga tingkat pembelian motor dan mobil baru berkurang. Yang bayar pajak juga berkurang. Karena penjualan mobil dan motor berkurang, maka otomatis yang bayar pajak tahunan juga akan menurun.

Padahal, PAD Pemprov Kepri sekitar 60-70 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebagian PKB ini juga dibagikan ke kebupaten/kota. Jika penerimaan tidak sesuai target, maka bagi hasil ke kabupaten/kota pun akan berkurang.

Baca Juga :  236 Ribu Warga Batam Butuh KIS

Dua hal ini masih berpotensi membuat APBD defisit. Di akhir tahun 2017 ini, belum bisa diketahui apakah masih terjadi tunda bayar dari pusat atau tidak.

”Kalau tahun 2017 ini pun masih ada tunda salur, maka inilah tahun ketiga terjadi. Padahal itu Perpres, tapi tetap juga tak bisa jadi jaminan uang yang disalurkan sesuai angka yang diberikan di saat awal,” tambahnya.

Rudi Chua menjelaskan, retribusi lego jangkar belum dipungut sampai saat ini. Meski tim Pemprov Kepri sudah berusaha keras untuk merebutnya, namun tetap ada kepentingan pusat sehingga masih terhalang sampai sekarang.

Baca Juga :  Pemprov dan Pemda Diminta Berinovasi

”Pemprov memang sudah berusaha keras. Kita juga mengetahui itu. Tapi pusat juga masih menganggap lego jangkar itu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), makanya sampai sekarang belum diserahkan,” bebernya.

Jika tahun depan tak bisa juga beralih kewenangan itu, maka akan mengancam defisit APBD. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here