Daratan Secuil Hendak Dibagi-bagi

0
373
BUPATI Natuna Hamid Rizal saat meninjau proyek, pekan lalu. Natuna salah satu daerah yang ingin dimekarkan jadi provinsi. f-hardiansyah/tanjungpinang pos

Ketika Wacana Kepri Jadi Tiga Provinsi

Provinsi Kepri memang daerah kepulauan terbesar di Indonesia. Memiliki 2.408 pulau kecil dan besar. Sekitar 385 pulau diantaranya sudah didiami penduduk. 19 diantaranya merupakan pulau terdepan. Dan banyak pulau yang tak layak ditinggali karena ukurannya sangat kecil.

TANJUNGPINANG – Adapun luas wilayah Provinsi Kepri sekitar 8.201,72 km² dan sekitar 95% merupakan lautan atau sekitar (sekitar 7.790 kilometer persegi) dan hanya sekitar 5% daratan (sekitar 410 kilometer per segi).

Meski kecil, wacana pemekaran terus berhembus. Malah, Kepri ini hendak dimekarkan menjadi tiga provinsi yakni wacana pemekaran Provinsi Khusus Batam sudah mencuat sejak tahun lalu yang wilayahnya Kota Batam dan Kabupaten Relang (wacana juga).

Kemudian, ada juga wacana pemekaran Provinsi Kepulauan atau sebelumnya disebut-sebut Provinsi Pulau Tujuh yang wilayahnya Natuna-Anambas.

Apabila pemekaran dilakukan, maka daratan yang secuil itu akan terbagi-bagi dan makin kecil. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang luasnya sekitar 72.981,23 Km2, maka Kepri ini hanya lebih luas sedikit dibandingkan satu kabupaten di Sumut yakni, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dengan luas sekitar 3.765 kilometer persegi (daratan). Meski dari segi luas wilayah Sumut layak dimekarkan dan bahkan ingin dimekarkan menjadi tiga provinsi (wacana Provinsi Tapanuli dan Provinsi Nias), itu pun tak pernah tembus.

Tak hanya pemekaran provinsi, namun pemekaran kabupaten juga sudah dilakukan baik di Bintan, Karimun hingga Natuna. Namun, tak satu pun yang disetujui pusat hingga saat ini.

Namun, karena ini zaman demokrasi, wajar-wajar saja kalau berbagai elemen masyarakat menyampaikan inspirasinya. Alasan mereka tepat yakni untuk memperpendek rentang kendali, untuk mendapatkan anggaran pusat yang lebih besar dan mensejahterakan masyarakat.

Jika dilihat dari sejarahnya, Provinsi Kepri ini masih berusia 15 tahun dan 24 September nanti usianya baru genap 18 tahun. Provinsi Kepri ini dibentuk dengan dasar hukum UU No.25 Tahun 2002 dengan letak ibu kotanya di Tanjungpinang. Awal tahun 2017 lalu, Bupati Natuna dan Bupati Anambas menggelar pertemuan. Saat itu sempat juga dibahas tentang pemekaran Provinsi Pulau Tujuh atau Provinsi Kepulauan itu.

Masih tahun lalu, sejumlah tokoh masyarakat juga membentuk badan pemekaran Provinsi Khusus Batam. Pro kontra diantara masyarakat Kepri pun muncul.

Yang paling dikhawatirkan adalah rencana pemekaran Provinsi Khusus Batam. Karena perputaran uang di Kepri sekitar 71 persen ada di Batam.

Sebagai pejabat nomor satu di Kepri, Gubernur Kepri H Nurdin tak mau mempersoalkan hal itu karena ini zaman demokrasi. Namun ia mengingatkan, pemekaran provinsi yang digagas sejumlah tokoh bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Sekarang zaman demokrasi, apapun aspirasi masyarakat kita terima. Namun, pemekaran provinsi itu bukan solusi,” ujar Nurdin kepada wartawan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (22/1).

Gubernur menyampaikan, banyak solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini. Namun bicara hal itu tidak dengan bentuk emosional, ada solusi lainnya yang lebih efektif. ”Menurut saya pemekaran provinsi, belum terlalu urgent,” jelas Nurdin.

Nurdin sendiri sudah tahu perkembangan informasi bahwa ada beberapa daerah di Kepri yang kepala daerahnya getol untuk memekarkan diri dari Provinsi Kepri.

Diantaranya Kabupaten Natuna dan Anambas serta Batam. Isu tersebut menjadi pro dan kontra. Baginya, perbedaan pendapat saat ini adalah anugerah bukan berarti dengan perbedaan ini saling menjauhkan diri. Karena itu adalah kehidupan sosial.

Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, ia telah lama berkeinginan agar Natuna dan Anambas menjadi teritori provinsi. Menurutnya, mimpi ini perlu diwujukan demi kemajuan daerah.

Ia melanjutkan, mimpi itu saat ini bukan lagi sekedar mimpi melainkan sudah masuk tataran praktis dengan penggelaran berbagai diskusi terbuka baik secara formal maupun informal.

”Saya mau bercerita sedikit. Saya bermimpi kalau Natuna ini jadi provinsi, tapi sekarang mimpi ini sudah mulai diupayakan terwujud. Untuk itu, konsep dan proposalnya sedang kita godok,” kata Hamid di Hotel Grend Central Natuna, belum lama ini.

Menurutnya, pembentukan provinsi merupakan satu upaya untuk memajukan daerah dan kawasan. Sebab, keberadaan satu daerah otonomi baru akan dapat memacu jalannya pembangunan dengan cepat.

Selain itu, rentang kendali Natuna Ibu Kota Provinsi Kepri sangat jauh sehingga hampir segala urusan dengan provinsi tidak mudah dilakukan. Seperti diketahui, Kabupaten Natuna kini menjadi perhatian Pemerintah Pusat.(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here