Dari 275, Baru 76 Desa Bentuk BUMDes

0
873
BANGUN JALAN: Dana Desa digunakan untuk membangun jalan beton bertulang di Desa Duara Lingga. f-dok/tanjungpinang posi

Ketika sebagian kades belum paham program unggulan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan empat program unggulan desa mandiri. Di Kepri, semua program ini belum maksimal dijalankan pemerintah desa karena kebanyakan belum paham.

TANJUNGPINANG – ADAPUN empat program unggulan desa mandiri yakni, pertama Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Kedua, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketiga pembangunan waduk dan keempat pembangunan sarana olahraga desa.

Untuk Kepri, program unggulan pertama dan kedua yang sudah dijalankan. Sedangkan program unggulan ketiga belum ada dan keempat sebagian sudah ada, namun masih banyak desa belum ada sarana olahraganya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, untuk program unggulan kedua, baru 76 desa yang sudah membentuk BUMDes di Kepri.

Sebagian pemerintah desa mengaku belum melek apa itu BUMDes. Sehingga mereka tidak membentuknya. Namun, ada juga pihak desa yang beralasan selama ini sudah ada Koperasi Unit Desa (KUD) di desa mereka. Padahal, antara BUMDes dan KUD, core bisnisnya berbeda. Biasanya, bisnis KUD lebih kepada simpan pinjam. Sedangkan BUMDes pengembangan ekonominya sesuai unggulan daerahnya masing-masing.

Misalnya, jika salah satu desa memiliki kawasan wisata, maka BUMDes bisa bergerak di sektor wisata. Apabila desa itu potensinya di bidang budidaya perikanan, maka bisa mengembangkannya melalui BUMDes.

Untuk membentuk BUMDes harus dilakukan melalui Peraturan Desa (Perdes) atas persetujuan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian, penyertaan modalnya dimasukkan di APBDes.

”Sama seperti membentuk BUMD melalui Perda. Kalau di desa namanya Perdes. Penyertaan modalnya dimasukkan di APBDes,” ujar Sardison, kemarin.

Pihaknya pun telah menggelar pelatihan ke sejumlah aparatur desa dan kelurahan untuk meningkatkan kemampuan aparatur mengembangkan ekonomi kerakyatan di daerahnya masing-masing. Salah satunya mendorong agar semua desa memiliki BUMDes.

Dari 275 desa di Kepri, hanya 76 desa yang sudah memiliki BUMDes. Dari 76 BUMDes itu, sekitar 30-40 yang aktif. Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri, hingga akhir tahun 2021 nanti, 76 BUMDes tersebut sudah harus aktif semua.

Aktif yang dimaksud adalah, BUMDes tersebut sudah ada aktivitas dan ada untungnya. Saat ini, baru lima BUMDes di Kepri yang sudah ada untungnya. Paling tinggi dialami BUMDes Desa Teluk Sasah di Bintan.

BUMDes Desa Teluk Sasah ini sudah ada untung sekitar Rp 22 juta setahun. Nilainya memang tidak terlalu banyak, namun sudah ada aktivitas ekonomi yang dilakukan BUMDes tersebut.

Pemerintah desa pun diminta semakin aktif menjalankan BUMDes di desanya. Jika sudah ada untung, Kementerian Desa akan membantu modal Rp 50 juta untuk pengembangan BUMDes tersebut.

Tahun 2017 ini, Kementerian Desa membantu lima BUMDes di Kepri masing-masing Rp 50 juta. ”Kan lumayan untuk membantu modal. Tapi harus dikembangkan. Jangan malah rugi,” pesannya.

BUMDes Teluk Sasah, jelas Sardison bisa menguntungkan lantaran orang-orang yang duduk di dalamnya tidak digaji. Yang penting, mereka bekerja untuk kemajuan desanya.

Berarti kepala desanya dekat dengan masyarakatnya. Sehingga bisa menggandeng masyarakat mengurusi BUMDes meski tak digaji. ”Kekeluargaan itu masih kuat di desa. Pengurus BUMDes-nya tak berharap gaji, yang penting desa mereka bisa maju,” ungkapnya bangga.

Ke depan, akan dilakukan inventarisasi jenis usaha yang dilakoni BUMDes di Kepri. Apabila ada jenis usaha yang sama di desa-desa yang berdekatan, maka akan dilebur untuk membentuk BUMDes bersama.

Ini sangat memungkinkan agar pihak BUMDes makin mudah menembus pasar yang lebih besar. Apabila dibiarkan terus, maka sesama mereka yang bersaing.

Sardison mencontohkan, apabila empat desa yang berdekatan ternyata mengelola jenis yang sama seperti penghasil ikan, maka BUMDes itu akan dilebur.

”Pasarnya bisa dicari bersama, bisa meminjam pelabuhan tetangganya. Daya saing mereka akan lebih tinggi jika sudah bersatu. Nanti camat yang akan melihat potensi ini dimana,” ungkapnya lagi.

Kepada pengurus BUMDes pun akan diberi pelatihan dengan mendatangkan langsung narasumber yang berkompeten di bidangnya baikdari kalangan swasta dan pemerintah.

Misalnya dari Disperindag untuk menjelaskan tentang kemasan yang menarik. Dari Dinkes untuk memberi penjelasan tentang cara menyajikan masakan yang sehat. Termasuk marketing untuk memberikan trik menjual produk di pasar. Kepri, kata dia, banyak potensi yang bisa digali. Namun, jika pemerintah daerah tidak turut membantu pihak desa, maka potensi itu sulit berkembang.

Masyarakat desa akan cepat maju mengingat saat ini banyak perhatian pemerintah. Misalnya Dana Desa (DD) yang dikucurkan dari APBN tiga tahun belakangan ini dan masih terus berlanjut.

Kemudian, pemda juga diminta mengalokasikan APBD untuk APBDes di luar APBN (Dana Desa). Belum lagi tambahan dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu sumber PADes adalah keuntungan dari BUMDes itu sendiri.

Kemudian, program pemerintah yang lain masih banyak. Misalnya bantuan mengatasi kemiskinan. Bantuan rehab rumah tidak layak huni. Bantuan dari kementerian lain dan sebagainya.

Salah satu keuntungan Dana Desa bagi aparatur desa adalah, mereka bisa membangun infrastruktur sesuai kebutuhan desa itu. Selama ini, banyak permintaan dari desa yang diusulkan di Musrenbang tidak diakomodir.

Namun saat ini, jika pihak desa ingin membangun pelantar untuk menyambung satu pemukiman dengan pemukiman lain, tak perlu mengemis lagi saat Musrenbang. Mereka bisa bangun sendiri dengan APBDes.

Sardison mengatakan, mengurusi pemerintahan desa itu masih perlu waktu. Apalagi, baru tiga tahun ini pemerintah desa diberi anggaran untuk dikelola sendiri. Masih perlu dilakukan bimbingan secara marathon untuk berbagai bidang.

Ia pun berharap, melalui program unggulan desa mandiri itu, masyarakat desa di Kepri bisa menentukan produk unggulannya masing-masing dan fokus mengembangkannya.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here