Data Maritim NKRI Diluncurkan

0
167
Luhut Binsar Panjaitan

Data maritim dan kewilayahan kepulauan Indonesia yang terbaru diluncurkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Jumat (10/8) di Gedung Arsip Nasional Jakarta. Data ini menjadi rujukan pembangunan nasional.

JAKARTA – LUHUT mengatakan, angka rujukan itu dikerjakan sejak tahun 2015 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL.

Pengerjaan data dilakukan melalui sebuah kajian teknis dengan menggunakan best available data dan dengan metode teknis mutakhir, demi sebuah data rujukan nasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya belum pernah ada angka kewilayahan yang bisa digunakan sebagai rujukan resmi yang bisa dipakai secara nasional.

Adapun rujukan nasional data kewilayahan Republik Indonesia yaitu :
1. Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 Km2.
2. Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 Km2.
3. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 Km2.
4. Luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah 3.000.000 Km2.
5. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 Km2.
6. Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 Km2.
7. Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 Km2.
8. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 Km.
9. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau.

Luhut mengatakan, ia yakin masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya peta kelautan bagi Indonesia.

Banyak yang belum mengerti bagaimana pentingnya laut itu. Laut itu adalah masa depan Indonesia. Selama ini Indonesia belum memiliki data yang lengkap mengenai pemetaan di laut.

”Contoh kejadian Raja Ampat kemarin, mereka menyalahkan kita, tapi sekarang dengan diluncurkannya kita telah memiliki data yang lengkap. Data itu menjadi suatu power yang penting,” ujarnya.

Menko Luhut mengatakan, banyak potensi laut Indonesia yang bisa dimanfaatkan dengan bantuan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

”Saya mendorong pemetaan yang detail mengenai pulau, bekerjasma dengan ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) untuk memetakan pulau-pulau kita yang terluar,” jelasnya lagi.

Yang perlu dilakukan juga adalah memetakan kekayaan Indonesia melalui beberapa diskusi dengan para ahli. Terungkap bahwa laut Indonesia masih banyak menyimpan berbagai potensi Sumber Daya Alam.

Ada negara Eropa yang mengajak Indonesia kerja sama untuk mengelola sea bed mining. Ada perusahaan Jepang yang ingin bekerjasama untuk drilling di Natuna, tapi mereka minta jaminan keamanan.

”Saya katakan ke mereka, ini ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita dan kita juga harus memperkuat aparat penegak hukum kita di laut,” ujarnya.

Di bagian lain, ia mengatakan pentingnya bagi Indonesia untuk memiliki data yang valid agar bisa dipertanggungjawabkan.

”Ekonomi kita sangat bagus, pertumbuhan ekonomi ada di 5,72 persen, inflasi kita juga tidak terlalu tinggi. GDP Indonesia 1,2 triliun USD. Dari semua data itu menunjukkan indikasi bahwa perekonomian kita bagus,” tambahnya.

Ia mengatakan, ingkat kemiskinan juga menurun pertama kali sepanjang sejarah Indonesia di bawah 10 persen. Jadi kalau ada yang mengatakan, orang miskin Indonesia lebih dari 100 juta, itu mimpi. Karenanya saat ini data itu sangat penting.

Menko Luhut mengingatkan arti penting keberadaan seperti Badan Informasi Geospasial dan Pushidros TNI AL, karena luasnya wilayah negara ini dengan ribuan pulaunya.

Ia mengatakan setuju bila ada wacana untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang ini menjadi setingkat kementerian agar mempermudah tugas pokok dan fungsinya untuk menyediakan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan di bidang informasi geospasial kelautan.

”Kita ini negara besar, makanya harus diimbangi dengan kemampuan tadi yaitu mengenai data kita. Kalau tanpa data, bagaimana kita mau bicara mengenai kehebatan bangsa kita,” ujar Menko Luhut. (MARTUNAS/humas Menko Maritim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here