DBH Kepri Dihitung Luas Laut

0
419
TINJAU PELABUHAN: Gubernur bersama rombongan saat meninjau Pelabuhan Tanjunguban, belum lama ini. f-IST/HUMAS PEMPROV KEPRI

UU Kepulauan Terus Digodok

Gubernur H Nurdin Basirun berharap doa dan dukungan masyarakat Kepri agar Rancangan Undang-Undangan Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi Undang-Undangan.

BINTAN – Hal ini dikatakan Gubernur di depan masyarakat Tanjunguban, Bintan saat meninjau sejumlah proyek pembangunan belum lama ini.

”Dengan menjadi UU Kepulauan makanya upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin nyata. Kita minta dukungan dan doa dari masyarakat Kepri,” kata Nurdin, belum lama ini.

Seluruh daerah Kepulauan di Indonesia dan Badan Kerjasama (BK) Provinsi Kepulauan terus mendesak lahirya UU Kepuluaan.

”Kemarin kami berkunjung spontan di DPD RI, RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas Khusus di DPR RI dan tahun depan mendapat prioritas untuk segera dituntaskan atau dijadikan Undang-Undang,” tegas Nurdin

Kata dia, bila UU Kepulauan sudah disahkan maka resmi Dana Bagi Hasil (DBH) Kepri ke depanya akan di hitung dari luas laut.

Sebagai informasi bahwa, ada delapan provinsi kepulauan di Indonesia yakni, mulai Provinsi Kepri, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Bangka Belitung (Babel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sementara itu, di Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2017 Vietnam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa laut harus menjadi pusat pembangunan ekonomi bagi anggota APEC karena letak geografisnya yang berada di Samudera Pasifik, samudera terluas di dunia.

Hal tersebut ia sampaikan saat berbicara dalam pertemuan ke-25 Pemimpin Ekonomi APEC yang bertema ”New Drivers for Regional Trade, Investment, and Connectivity”, di Intercontinental Peninsula Resort, Da Nang, Sabtu (11/11).

”Laut kita harus menjadi pusat pembangunan ekonomi melalui investasi infrastruktur laut, kegiatan ekonomi berbasis kelautan, integrasi dan pengamanan jaringan transportasi laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan,” kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan Indonesia mendorong pengarusutamaan isu-isu kelautan di APEC, termasuk dalam memerangi IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) fishing, mengatasi sampah plastik di laut, dan membangun sektor kelautan dan perikanan.

”Dalam tiga tahun terakhir, saya memberi perhatian khusus untuk percepat pembangunan infrastruktur laut guna menghubungkan kepulauan Indonesia termasuk 24 pelabuhan strategis,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, konsep tol laut yang ada di Indonesia bertujuan untuk membentuk konektivitas pelabuhan besar dan kecil untuk mempersingkat waktu singgah dan pengiriman.

”Juga akan meningkatkan kapasitas pelabuhan, menghubungkan daerah tertinggal terdepan dan terluar, serta menurunkan disparitas harga,” ungkap Presiden Jokowi.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here