DBH Migas Hambat APBD-P

0
109
Azwandi

Akibat ketidakpastian Pemerintah Pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas), sejumlah daerah penghasil Migas mengalami keterlambatan pembahasan APBD Perubahan dan DBH Migas menjadi penyebab utama terhadapap pembahasan APBD-P 2018 Anambas.

ANAMBAS – Pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas mengakui, usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 pada Rancangan KUA-PPAS pada angka Rp948 miliar.

Namun, pada penandatangan nota kesepakatan rancangan APBD-P Rabu (26/9) lalu pada angka Rp920,5 miliar.

”Awalnya, kita mengasumsikan dana tunda salur dana bagi hasil migas sebesar Rp156 miliar. Ternyata sesuai Peraturan Menteri Keuangan per 7 September 2018, yang disetujui hanya 134 miliar. Ketika penyerahan KUA-PPAS pada angka Rp948 miliar. Maka dari itu, selama penyusunan kita melakukan pengurangan yakni angka Rp920,5 miliar,” ujar Azwandi Kepala BKD Anambas, kemarin.

Azwandi mengakui, ketidakpastian pusat menyalurkan DBH Migas menjadi kendala daerah untuk menyusun APBD Perubahan.

Ternyata, seiring waktu berjalan muncul surat edaran dari Kemenkeu RI yang menetapkan 30 September batas pengesahan APBD-Perubahan.

”Semua daerah penghasil Migas mengalami hal yang sama, yakni keterlambatan pembahasan APBD-Perubahan. Ini akibat ketidakpastian dari pusat terkait DBH,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) Anambas sebelumnya telah optimis mengalami surplus pada APBD-Perubahan dari sektor Migas. Sehingga, surplus tersebut sudah dientry untuk pembangunan maupun kegiatan.

”Karena PMK turun, maka anggaran berkisar Rp28 miliar sudah dientry dalam APBD-Perubahan, dan akhirnya dipotong atau dikeluarkan.

Itu menjadi kendala juga dalam pembahasan,” jelasnya.

Katanya, meski mengalami penurunan belanja pada APBD-Perubahan tidak berdampak besar pada kegiatan maupun pembangunan daerah.

”Kalau belanja turun Rp1 miliar, tidak berdampak sangatlah terhadap pembangunan,” ucapnya.

Sebelumnya, telah disampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan pada angka Rp 920,5 miliar.

Anggaran tersebut diakui mengalami defisit sekitar Rp 1 miliar, dibandingkan APBD murni tahun 2018 dengan total Rp 921,5 miliar, Tarempa, Rabu (26/9).

”Penyebabnya, dana tunda salur kita mengalami penurunan baik dari pusat maupun provinsi. Apalagi APBD-P Provinsi Kepri juga mengalami penurunan dan berimbas ke daerah,” ujar Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra usai Rapat Paripurna KUA-PPAS bersama DPRD di gedung rapat Sekretariat DPRD Anambas, Rabu (26/9).

Pemimpin Rapat Paripurna yakni Ketua DPRD Anambas, Imran menguraikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan Rp15,7 miliar.

”PAD APBD Murni 2018 sebesar Rp22,4 miliar, dan target PAD 2018 sebesar 38,1 miliar. Untuk dana perimbangan terjadi penurunan sebesar Rp6,6 miliar yng mana pada APBD Murni 2018 Rp 652,2 miliar dan pada perubahan Rp 645,6 miliar,” urainya. (INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here