DBH Pas Pelabuhan Rp2,9 Miliar Setahun

0
473
Suasana kedatangan Wisatawan di Pelabuhan Internasional SBP Tanjungpinang

TANJUNGPINANG – PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) menerima menerima Rp2,9 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) pas Pelabuhan Sribintan Pura(SBP) setahun. Di 2017 lalu, pemasukan ke kas daerah hanya Rp 200 jutaan di 2017 lalu. Perhitungannya adalah 40 persen dari total keuntungan Rp 540 juta.

Untuk diketahui, PT Pelindo menyerahkan DBH ke TMB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemko Tanjungpinang sebagai bentuk kerja sama.

Terkait besaran yang diterima PT TMB, baru ketahui anggota DPRD Tanjungpinang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Tanjungpinang, Senggarang, beberapa waktu lalu.

Direktur PT TMB Tanjungpinang, Zondervan menuturkan, pendapatan senilai Rp2,9 miliar yang diterima terhitung Juli 2017 ke Juli 2018 atau tepatnya satu tahun.

Baca Juga :  Pulau Katang Diduga Dijual

Perhitungan penerimaan PT TMB yaitu Rp 1.000 rupiah untuk harga pas Rp 5 ribu. Serta per Juli 2018, tarif pas masuk domestik naik menjadi Rp 10 ribu dan menerima DBH Rp 2 ribu per orang.

Penerimaan DHB tersebut juga termasuk dari pas masuk internasional. Sesuai kesepakatan yaitu 28 persen dari nilai tarif masuk. Untuk WNI Rp 35 ribu dan WNA Rp 55 ribu. Serta per Juli 2018 naik. Bagi WNI Rp 40 ribu dan WNA Rp 60 ribu per tiket.

Ini artinya PT Pelindo menerima sekitar Rp 15 miliar per tahun dari pas masuk domestik dan internasional. Ia menceritakan, kondisi PT TMB ketika dipegang di masa itu masih meninggalkan hutang. Diantaranya membayar gaji karyawan, tunggakan pajak serta biaya-biaya lainnya.

Baca Juga :  Honda Brio Tabrak Mobil Sedang Parkir

Dari dana itu, digunakan untuk operasional BUMD. Meski pun diakuinya dari beberapa bisnis lain yang dikelola kini sudah untung namun tidak terlalu besar.

”Dari pengelolaan kios di Pasar Kota Lama, Bintan Centre penyewaan videotron dan lainnya juga untung sekarang, tapi tidak besar. Yang paling besar dari DBH ini,” ucapnya.

Terkait hal ini, anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, M Arif menuturkan, akan meminta kejelasan terkait pengelolaan keuangan di PT TMB.

”Kita selama ini tidak dilibatkan, meskipun itu menjadi mitra kerja dari Komisi II,” paparnya.

Ia mengaku mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan PT TMB, termasuk nantinya mengambil alih pengelolaan parkir di Pelabuhan SBP. Hanya saja, pembagian ke kas daerah harus diperjelas.

Baca Juga :  Meitya Pimpin Amida Kepri

”Dulu sebelum dialihkan ke PT TMB, kas daerah menerima Rp1 miliar per tahun dari DBH pas masuk. Masak sekarang yang jumlahnya lebih besar yang masuk ke kas daerah tidak lebih dari Rp500 juta. Ini perlu didudukkan,” ungkapnya.

Terkait persoalan ini, ia mengaku akan mengundang Direktur PT TMB untuk membahas kembali. ”Pembahasan kemarin fokus ke tarif pas masuk, terkait DBH nanti khusus di panggil kembali,” tuturnya. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here