DBH Pas Pelabuhan Tak Jelas

0
341
Para Penumpang saat masuk ke dalam Pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang. f-suhardi/tanjungpinang pos

Dana Bagi Hasil (DBH) pas masuk Pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang (SBP) ke Pemko Tanjungpinang melalui BUMD Tanjungpinang tidak jelas.

TANJUNGPINANG – Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, Reni mengaku tidak mengetahui besaran DBH pas masuk Pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang (SBP) yang masuk ke kas daerah (Kasda), sejak dikelola PT Tanjugnpinang Makmur Bersama (TMB) Tanjungpinang.

Dituturkannya, sebelum dikelola PT TMB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemko Tanjungpinang, DBH yang masuk ke kas daerah lebih dari Rp1 miliar per tahun.

Dari laporan yang diterima, deviden atau bagi hasil yang diberikan ke kas daerah senilai Rp212 juta atau 40 persen dari total keuntungan PT TMB senilai Rp500 juta lebih tahun 2017 lalu.

Untuk diketahui, pengalihan kerja sama DBH pas masuk Pelabuhan SBP ke PT TMB karena aturan PT Pelindo yang tak membolehkan jalinan kerja sama antara Business ke Goverment (B to G).

Bagi hasil hanya bisa diberikan dengan membangun dengan badan usaha atau Business to Business (B to B). Mengingat Pemko bukan pengelola bisnis, maka kerja sama dilakukan PT TMB selaku BUMD dengan Pelindo.

Karena itulah, DBH tersebut disalurkan melalui TMB yang selanjutnya diserahkan ke kas daerah. ”Saya malah baru tahu kalau pemasukan ke kas daerah jadi segitu. Nanti kita akan pertanyakan, tapi semangat awalnya hanya sebagai perantara,” ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu belum lama ini menuturkan, DBH tersebut tidak boleh digunakan untuk operasional PT TMB.

Dituturkannya, kerja sama itu dibangun sejak zaman wali kota sebelumnya, Suryatati untuk menambah pemasukan ke kas daerah. PT Pelindo selaku pengelola Pelabuhan SBP, sebagai perantara untuk mengumpulkan uang masyarakat melalui DBH pas masuk pelabuhan.

Kondisi sekarang, PT TMB terkesan itu menganggap sebagai pemasukan. Dan digunakan untuk operasional. Menurutnya, ini sama aja memberikan penyertaan modal ke PT TMB tapi tanpa melalui pembahasan.

Ia menilai, penyetoran dari PT Pelindo ke PT TMB perlu ditinjau kembali. Jangan sampai uang yang harusnya disetorkan ke kas daerah untuk masyarakat tidak terealisasi seperti seharusnya.

Reni menuturkan, terkait hal ini, rencananya akan dibahas dalam rapat bersama nantinya. Ia mengaku, meski menjadi anggota Komisi II, yang menjadi mitra kerja dari PT TMB tidak mengetahui terkait kondisi kerja sama itu.

Untuk diketahui, terhitung 1 Juni 2017 lalu, tarif pas masuk internasional SBP sudah naik. Dari sebelumnya Rp13 ribu menjadi Rp35 ribu untuk WNI dan Rp55 ribu WNA.

Sedangkan untuk pas penumpang di pelabuhan domestik masih tetap sama yaitu Rp5 ribu dengan pembagian sekitar Rp1.000 rupiah ke PT TMB.

Untuk DBH internasional, PT TMB ditetapkan menerima bagian 28 persen dari setiap pas masuk yakni 28 persen dari Rp35 ribu dan 28 persen dari Rp55 ribu dikalikan jumlah penumpang. (DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here