Defisit atau Tidak Tunggu PMK

0
75
Azwandi

ANAMBAS – Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sampai saat ini belum bisa memastikan defisit atau tidak terkait APBD-P 2018. Hal itu dikarenakan, belum turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang dana bagi hasil.

Kepala BKD Pemkab Anambas Azwandi mengaku masih menghitung, tekait kemungkinan perolehan dari pusat. Namun, anggaran yang akan diterima sesuai dengan PMK sudah dianggarkan dalam APBD murni tahun 2018.

”Kita belum bisa pastikan defisit atau tidak, karena PMK belum kita terima dari Kemenkeu. Kalau PMK sudah keluar baru kita ketahui. Karena dalam anggaran ini kita memakai asumsi, jadi seandainya PMK juga keluar sebagian sudah dialokasikan di APBD murni. Ini agar bisa terkejar waktunya,” ujar Azwandi.

Ia menambahkan, jika nanti PMK yang keluar bisa melebihi dana tunda salur dari provinsi maupun Pemerintah Pusat maka tidak terjadi defisit. Namun dirinya tidak mau berasumsi terlalu dini, sehingga menunggu PMK keluar dari Kemenkeu.

”Kalau semua dana tunda salur cair kita tidak defisit. Tunda salur Taskin dari Provinsi Kepri, masih ada Rp17 miliar dan Rp45 miliar Silpa. Jadi total masih ada Rp62 miliar lagi,” jelasnya.

Harapan dia, dalam waktu dekat PMK keluar sehingga bisa dilanjutkan APBD Perubahan. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan pembahasan APBD murni tahun 2019. Apalagi, untuk pengesahan APBD Perubahan wajib disahkan September ini.

”Sebenarnya pemeriksaan BPK sudah selesai Juni, Juli dan Agustus sudah bisa dihitung. Seharusnya, akhir Agustus atau awal September sudah keluar PMK nya,” katanya.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Amat Yani mengatakan, sampai saat ini masih menunggu pemerintah daerah mengajukan KUA-PPAS sehingga dilanjutkan pembahasan dan pengesahan.

”Kita masih menunggu Pemkab memasukkan KUA-PPAS. Kita juga masih mengejar APBD murni yang wajib disahkan November nanti, dan jadwal padat dan perlu digesa. (end)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here