Deklarasi Ambon Perkuat RUU Provinsi Kepulauan

0
544
Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.

TANJUNGPINANG – Program Nawacita Presiden-Wakil Presiden RI, Jokowi-JK menjadi angin segar buat 8 perguruan tinggi di provinsi kepulauan di Indonesia untuk memperjuangkan RUU Provinsi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan.

Sebab, di Nawacita tersebut terdapat poin pembangunan Indonesia dilakukan dari pinggiran serta menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Perjuangan itu kini sama-sama digaungkan 8 rektor perguruan tinggi di provinsi kepulauan bersama anggota DPD RI. Dari Kepri, yang tergabung memperjuangkan ini adalah Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.

Saat Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, para rektor dan beberapa anggota DPD sengaja menggelar seminar tentang provinsi kepulauan ini.

8 rektor juga mengumandangkan deklarasi Ambon soal perjuangan mereka menggolkan RUU ini menjadi UU.

”Rencana dalam waktu dekat, kami para rektor akan diundang ke DPD dan DPR membahas tindak lanjutnya ini,” ujar Syafsir Akhlus, kemarin via ponselnya.

Adapun Deklarasi Ambon yang disampaikan ke presiden adalah berupa kajian akademis 8 perguruan tinggi tersebut.

Berikut data yang diterima Tanjungpinang Pos dari Syafsir Akhlus. Mencermati kondisi aktual penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata tujuan dan harapan konstitusi untuk mensejarahkan seluruh Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terwujud.

Kehadiran Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla, telah memberikan angin segar melalui program Nawacita, dimana wilayah-wilayah yang memiliki keunikan tertentu mendapat perhatian serius dari pemerintah saat ini.

Program Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla yang menyatakan laut sebagai sarana penghubung antar pulau di dalam negara kepulauan terbesar di dunia.

Sehingga mendapat tanggapan positif dari masyarakat, khusus masyarakat yang hidup di dalam wilayah yang berciri kepulauan, seperti Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Dicanangkan Indonesia sebagai poros Maritim Dunia dengan program Tol Laut merupakan indikasi dan komitmen kuat Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla, untuk mengembalikan citra bangsa Indonesia dan kejayaan masa lalu, sebagai bangsa bahari, dimana lautan merupakan sumber hidup bagi kesejahteraan bangsa dan negara.

Terkait dengan bebagai langkah kebijakan di atas, ternyata hal itu sejalan dengan program Legilasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2017, dimana terdapat satu Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas adalah Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan.

Seminar Nasional yang dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Februari 2017 yang digagas oleh delapan (8) Universitas yang berada pada wilayah Kepulauan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah melahirkan pemikiran-pemikiran secara akademik (ilmiah), yang patut adalah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kompetitif dan bermartabat.

Demikian Deklarasi Ambon yang disampaikan untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, baik Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Jakarta. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here