Deklarasi Janji Kerja dan Anti Korupsi

0
740
Kepala Kanwil Menkumham Kepri Bambang Widodo meneken deklarasi janji kerja dan anti korupsi, kemarin.f-suhardi/tanjungpinang pos

Kepala Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bambang Widodo, meminta para pegawai di lingkungan Kemenkumham tahun 2018, mampu meraih Wilayah Zona Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayaha Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

TANJUNGPINANG – Hal ini disampaikan, saat ratusan pegawai Menkumham Deklarasi Janji Kinerja, di halaman Kanwil Kemenkumham Kepri, Jalan raya Senggarang, Tanjungpinang, Senin (8/1).

”ASN Kemenkumham harus melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi delapan area perubahan secara konsisten. Kita menginginkan berharap tahun ini ada satuan kerja atau UPT di lingkungan Kemenkumham yang meraih Wilayah Zona Bebas Korupsi dan Wilayaha Birokrasi Bersih dan Melayani,”pesan Bambang.

Baca Juga :  Beli Mobil Harus Ada Garasi

”Ini penting bagi kita, karena adanya WBK dan WBBM menjadi bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, efisien dan efektif,” tambahnya menimpal.

Bambang turut serta membacakan, amanat Menteri Yasona H Laoly, pesannya mengandung tentang tantangan dan hambatan. Jangan menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, tetapi sebaliknya memotivasi jajaran untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang dimiliki.

Sikap, mental dan perilaku pegawai akan menentukan keberhasilan Kemenkumham dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang ada. Menkumham menegaskan, janji kinerja tahun 2018 ini adalah salah satu cara untuk memotivasi jajaran Kemenkumham agar bergerak secara serentak, berkinerja untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berprestasi.

Baca Juga :  Kemenag Latih 15 Petugas Haji Kepri

”Tahun 2018 ini merupakan tahun yang ke-empat dalam kerangka pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai tahun politik, karena pada tahun 2019 akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu,” ujarnya.

Tahun 2018 adalah tahun politik yang diwarnai dengan dimulainya Pilkada serentak di 171 daerah pada tanggal 27 Juni 2018, sekaligus tahun persiapan menuju Pemilu Presiden serta Pemilu Legislatif 2019.

”Sebagai Aparatur sipil negara, saudara harus menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014,” katanya.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here