Delapan Kuasa Hukum Garuda Hadapi PHPU Pileg

0
161
PEGAWAI KPU Tanjungpinang mengambil dokumen untuk persiapan sidang di MK F-istimewa
Menjelang sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 kedua, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sudah persiapkan tim kuasa hukum.

TANJUNGPINANG – Ada delapan orang yang tergabung di dalam tim kuasa hukum Partai Garuda. Dari 8 orang, 7 orang sebagai pengacara, dan 1 orang sebagai pendamping.

Mereka ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan, yang sedang dihadapi Partai Garuda terkait PHPU Pileg 2019 ini. Ada sembilan pengurus Partai Garuda tersebar di sembilan termasuk Kota Tanjungpinang yang mengajukan gugatan PHPU Pileg 2019 ke MK RI.

”Alhamdulillah, sembilan gugatan masuk semua,” kata Urai Roni Ferdiyan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garuda Kota Tanjungpinang kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (16/7).

Sidang bakal berlangsung sekitar pukul 10.00WIB nanti. Agenda sidang pada saat itu, mendengarkan jawaban dari termohon (Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta jawaban pihak terkait.

Kemudian, disejalankan dengan pengesahan alat bukti, termohon, Bawaslu dan pihak terkait.

Walaupun tidak hadir, DPC Garuda Kota Tanjungpinang sudah mengirimkan dan menyerahkan dokumen atau berkas penting ke DPP Garuda. Mulai dari dokumen bukti kecurangan perselisihan perolehan suara, hasil sidang Pleno sampai dengan form C1 dan dokumen lainnya. Karena dokumen penting tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pada sidang di MK nanti.

Semua ini dikarenakan Partai Garuda Kota Tanjungpinang merasa dirugikan atas hilangnya perolehan suara sekitar 300 suara pada Pemilu serentak 2019 tepatnya di Pileg.

Atas kejadian tersebut, membuat Partai Garuda Kota Tanjungpinang kehilangan satu kursi di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang pada Pileg 2019 ini. Artinya, caleg yang memperoleh perolehan suara terbanyak dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjungpinang tidak bisa menikmati kursi embuk selama periode 2019-2024 mendatang.

Selain itu, Partai Garuda Kota Tanjungpinang juga menduga penggelembungan suara di beberapa Partai Politik (parpol). Kemudian, suara tidak sah menjadi suara sah pada Pileg 2019 ini.

Pada saat itu, pihaknya langsung meninggalkan ruang rapat sidang pleno terbuka tingkat KPU Kota Tanjungpinang. Jadi, pihaknya tidak memberikan hingga meninggalkan tandatangan di kertas berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pileg 2019 ini.

”Kita tidak hadir. Tapi, ada keterwakilan dari DPP Partai Garuda akan hadir dalam sidang itu guna mendengarkan,” sebut dia.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here