Demo Buruh Tolak Kenaikan UMK 8,03 Persen

0
37
Buruh Kota Batam melakukan demo di depan Kantor Walikota Batam menuntut kenaikan UMK lebih tinggi lagi. F-martua/tanjungpiang pos

Ratusan orang buruh dari SPMI, menggelar demo di depan Gedung Pemko Batam. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kenaikan UMK sebesar 8,03 persen di tahun 2019 yang sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja.

BATAM – Selain itu, mereka menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yang menjadi landasan penetapan UMK.

Aksi demo itu sendiri berlangsung, Rabu (31/10) dengan dikawal aparat kepolisian. Terlihat kawat berduri memagari pintu masuk ke halaman gedung Pemko Batam. Dalam orasi, buruh menyampaikan tuntutan, agar upah naik 20 sampai 25 persen.

Kebijakan pemerintah ini dinilai membatasi buruh dalam meyampaikan aspirasi, terkait UKM. Keluhan itu disampaikan, karena dengan PP itu, sudah jelas rumusan yang diatur dalam menentukan kenaikan UMK.

”Ini sudah mengikat kaki buruh, sehingga tak bisa bergerak kemana-mana untuk mendapatkan haknya,” tegas salah seorang pendemo yang juga anggota Dewan Pengupahan Kota Batam (DPK), Hendra dari kalangan buruh.

Di sisi lain disebutkan, UMK naik 8,3 persen tidak sesuai dengan kenaikan tarif listrik dan BBM saat ini. Dinilai jika kenaikan UMK tidak sesuai dengan kenaikan kebutuhan buruh. Sehingga menyulitkan perekonomian buruh di Batam.

”Kami menolak kenaikan kami hanya 8,03 persen. Kami meminta penyesuaian 20 hingga 25 persen. Itu tidak sesuai kenaikan kebutuhan BBM dan listrik. Kami juga menolak bbm dan listrik naik,” sambungnya.

Diakuinya ketika berunding bersama pengusaha dan pemerintah, PP Nomor 78 sudah membatasi buruh. KHL tidak bisa ditentukan buruh lagi. Karena itu, mereka meminta aga PP itu dicabut.

”Kami berharap pemerintah bisa mencabut PP Nomor 78 ini. Apalagi akhir-akhir ini menentukan UMK dan UMSK yang sesuai dengan para buruh,” katanya.

Anggota Dewan Pengupahan Kota lainnya, Ramon juga menyinggung hal yang sama. Dia menilai, surat edaran Menteri Tenagakerja tentang pengupahan, tidak sesuai aspirasi buruh. Apalagi janji Wali Kota Batam, HM Rudi sewaktu kampanye, berjanji untuk mensejahterakan kaum buruh di Kota Batam.

”Pemerintah daerah yang pilih adalah masyarakat kota. Wali Kota harus ingat janjinya mensejahterakan kami. Kami minta wali kota menolak,” katanya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here