Demokrat Tolak Pengesahan RUU Ciptaker

0
246

Pepy: Akan Permudah Tenaga Kerja Asing

TANJUNGPINANG – Ketua DPC Partai Demokrat Tanjungpinang, Pepy Candra, menegaskan partainya menolak rencana pemerintah pusat yang hendak mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). Penolakan ini, kata Pepy, sudah menjadi amanat dan keputusan bulat partainya.

“Sehingga semangat penolakan RUU Ciptaker itu mesti disuarakan hingga ke seluruh pengurus se-Indonesia, termasuk di Tanjungpinang ini,” ujar Pepy, Senin (5/10).

Satu yang menjadi catatan Pepy dan seturut dengan kajian Fraksi Partai Demokrat di pemerintah pusat bahwa dalam RUU Ciptaker ini mengandung unsur ketidakadilan di sektor ketenagakerjaan yang beberapa di antaranya kian memberi kemudahan dan kelomggaran berlebihan bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing.

Baca Juga :  Temuan Mayat Gegerkan Pedagang

“Bukan rahasia lagi kalau di Tanjungpinang dan Bintan ini juga jadi tujuan para tenaga kerja asing. Nah, itu yang perlu dikritisi. Jangan sampai orang kita cuma jadi penonton di rumahnya sendiri,” ujar Pepy.

Selain itu, sambung Pepy, RUU Ciptaker ini juga akan berimplikasi terhadap nasib sektor UMKM, konsumen, dan hukum bisnis. Bagi UMKM dan sektor informal, substansi RUU Ciptaker tidak menjawab kebutuhan di lapangan. “Prinsipnya, perlindungan terhadap hak-hak para pekerja adalah hal yang fundamental untuk kita perjuangkan. UMKM ini juga penggerak ekonomi kita hari ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Cabang 5 Jalasenastri Lanudal Tanjungpinang Gelar Penilaian Rumah Sehat

Lagipula, berdasarkan amatan Pepy yang seturut dengan kajian Fraksi Partai Demokrat, RUU Ciptaker tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini.

“Sekarang kita semua sedang susah. Semestinya di masa pandemi seperti sekarang ini, prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, serta memulihkan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Di samping itu, Partai Demokrat juga menilai RUU Ciptaker yang membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus (omnibus law) dan besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu per satu, hati-hati, dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga :  Tanpa KTP-el, Tetap Bisa Bikin SIM

Apalagi, sambung Pepy, masyarakat sedang sangat membutuhkan keberpihakan dari negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi dewasa ini. Tidak bijak jika kita memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang sedemikian kompleks ini secara terburu-buru.

“Kalau tak mengena dan belum dibahas secara mendalam dan komprehensif, mengapa mesti dipaksakan. Saya kira masih banyak pekerjaan lain yang mesti jadi prioritas hari ini di saat pandemi,” pungkas Pepy. (tih)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here