Dewan Bentuk Panja Bahas BUMD

0
487
TINJAU PELABUHAN: Waka II DPRD Tanjungpinang Ahmad Dani bersama Komisi II DPRD Tanjungpinang berbincang dengan manajemen PT Pelindo. F-DESI LIZA PURBA/TANJUNGPINANG POS

Tidak Transparan di Penerimaan DBH

TANJUNGPINANG – Sudah lebih sebulan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) menjalin kerja sama dengan PT Pelindo Tanjungpinang. Kerjasama BUMD Kota Tanjungpinang dengan Pt Pelindo ini terkait Dana Bagi Hasil (DBH) pas masuk Pelabuhan Internasional dan Domestik Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.

Sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS), PT TMB menerima 28 persen dari setiap pas masuk internasional. Sedangkan tarif dan DBH domestik masih tetap sama yaitu Rp 5 ribu dengan pembagian sekitar Rp 1.000 ke PT TMB. Ditetapkan, tarif pas masuk WNI Rp 35 ribu dan Rp 55 ribu untuk WNA.

Terkait besaran DBH yang telah diterima, manajemen PT TMB belum berani secara transparan menyampaikan. Direktur Operasional PT TMB, Zondervan mengakui jika kerja sama dengan PT Pelindo Tanjungpinang terkait DBH sudah berjalan. Hanya saja terkait besaran yang diterima selama dilaksanakan belum bisa disampaikan.

”Sudah berjalan terhitung 1 Juni kemarin, tetapi terkait besarannya berapa saya belum bisa sampaikan karena masih harus melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian data dengan PT Pelindo Tanjungpinang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (16/5).

Meskipun diakuinya, laporan garis besarnya sudah diterima, hanya saja belum bisa dipastikan bila belum melakukan penyesuain data.
Diakuinya, terkait pelayanana tiket pas pelabuhan belum di kelola PT TMB, seperti wancana awalnya. Kini masih di kelola pihak ke tga, yang merupakan kerja sama PT Pelindo sejak awal.

”Kerja sama kita masuk di tengah jalan, kini masih sama pihak ke tiga yang bekerjasama dengan PT TMB. Meski demikian ada tiga pegawai PT TMB yang di tugaskan di pelabuhan. Ada terkait rekonsiliasi data serta dua lainnya ada di lapangan,” ungkapnya. Saat disinggung berapa besaran pembagian ke Pemko dari DBH pas masuk pelabuhan, ia juga belum bisa menyampaikan. Ini baru akan diketahui setelah adanya laporan keuangan.

Secara aturan, baru akan memberikan deviden atau bagi hasil jika ada untung. Tahun lalu diakuinya belum menyumbangkan pendapatan ke kas daerah, meskipun realisasi target pendapatan sudah lebih baik.
Yaitu 89 persen dari target 2016 senilai Rp 3,4 miliar. Sedangkan untuk 2017, ia tidak bisa menyampaikan secara pasti berapa targetnya, hanya saja dipastikan di atas itu.

”Target pendapatan sudah lebih baik. Ini juga digunakan untuk membayar utang dan membenahi besaran gaji karyawan,” paparnya. Terkait beberapa angota Komisi II DPRD Tanjungpinang yang belum mengetahui terkait isi PKS dengan PT Pelindo Tanjungpinang, ia juga tak begitu mengetahui.

”Selama ini komunikasi yang terjalin baik. Tetapi seingat saya komisi II belum meminta terkait PKS ini. Namun kami sudah menyampaikan ke Bagian Ekonomi Pemko,” ungkapnya.

Sekretaris Panja terkait kerja sama PT TMB dan PT Pelindo Tanjungpinang, Simon Awantoko segera akan memebahas ini. ”Kita akan bahas terkait kewajaran penerapan dan nilai kerja sama serta hal lainnya,” tuturnya. Intinya DPRD belum setuju naik karena masih tahap pembangunan.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here