Dewan Curiga Ada Pihak Lain Bermain

0
57
DPRD Kepri saat menggelar rapat lintas komisi membahas tentang Amjon dan Azman Taufik, di Gedung DPRD di Dompak,kemarin. f-istimewa/humas dprd kepri

Di Balik Pencopotan Amjon dan Azman Taufik

DOMPAK – Pencopotan Amjon sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Azman Taufik mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Kepri menjadi pertanyaan buat anggota DPRD Kepri.

Karena itulah, Rabu (20/3) kemarin digelar rapat lintas komisi untuk membahasnya dengan mengundang pihak Dinas Pertambangan ESDM, Penanaman Modal dan PTSP serta Badan Lingkungan Hidup Pemprov Kepri.

Soal penyalahan izin yang dikeluarkan Amjon dan Azman untuk penambangan bauksit dipertanyakan dan kenapa bisa langsung ekspor. Dewan merasa, ada seseorang di balik semua ini.

Karena itu, dewan merasa tidak adil jika hanya mereka berdua yang kena sanksinya oleh Kemendagri.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan menjadi perhatian DPRD Kepri. Saat rapat itu, mereka bertanya lebih dalam untuk mengetahui lebih dalam permasalahannya.

Di hadapan para anggota DPRD, Plt Kadis Pertambangan dan ESDM Hendri Kurniadi pun memaparkan kronologinya.

Disebutkannya, bahwa Pemprov Kepri telah menerbitkan tiga izin yang tidak prosedural yaitu Izin Usaha Pertambangan kepada PT Gunung Bintan Abadi dan Wahana Karya Suksesindo.

”Izin itu juga termasuk izin operasional pertambangan di wilayah Bintan. Izin diterbitkan tahun 2017 lalu,” kata Hendri.

Pernyataan itu langsung mengundang pertanyaan dari anggota DPRD yang hadir. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak misalnya. Ia menanyakan apakah dengan izin tambang tersebut cukup bagi perusahaan untuk langsung melakukan penambangan dan ekspor.

”Berarti, kemarin hasil tambang itu langsung diekspor,” tanya Jumaga.

Mendapat pertanyaan itu, Hendri membenarkan. Tak mau ketinggalan, anggota Komisi I dari Fraksi Hanura Plus, Sukhri Fahrial meragukan keberanian Amjon dan Azman Taufik mengeluarkan izin tanpa sepengetahuan atasannya langsung.

Berdasarkan pengalamannya mengurus tambang, setiap perizinan pasti diketahui langsung kepala daerahnya.

”Saya ini mantan pemain tambang dan sangat paham (seluk beluk pengurusan izin tambang). Jadi, rasanya tidak fair kalau hanya Amjon dan Azman yang diberi sanksi. Saya menduga ada pihak lain,” kata Sukhri.

Maka dari itu, ia mengusulkan agar permasalahan tambang ini dituntaskan. Jika lebih banyak dampak negatif daripada positifnya, ia menyarankan untuk ditutup saja.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi II dari Fraksi PKS-PPP, Ing Iskandarsyah. Menurutnya, pertambangan di Kepri dihentikan saja.

”Dihentikan saja dulu sampai kita perbaiki sistem pengawasannya. Sehingga, tidak ada lagi pencurian dan perusakan lingkungan,” kata Iskandarsyah.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan penyelewenangan wewenang saat mengeluarkan izin tambang bauksit di Bintan.

Pihak Kemendagri pun mengirim surat ke Pemprov Kepri agar Amjon dicopot dari jabatannya. Setelah dirapatkan, akhirnya Amjon di-nonaktifkan sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Pemprov Kepri.

2019, Dewan Kepri Tancap Gas
Usai reses selama 14 hari, DPRD Kepri kembali menggelar pembukaan masa sidang di Ruang Rapat Utama, Dompak, Selasa (19/3) kemarin.

Pembukaan sidang dihadiri beberapa anggota dewan saja. Sidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Huznizar Hood. Sejumlah hal yang akan menjadi agenda pembahasan DPRD ke depannya.

Diantaranya pembahasan laporan keuangan pemerintah provinsi, Ranperda Gedung Ciri Khas Melayu, Ranperda Tenaga Kerja dan lainnya.

”Selain itu kita akan menetapkan arah kebijakan ke depannya,” kata Husnizar.

Dia berharap semua agenda pekerjaan bisa dilaksanakan dan dituntaskan. Aktivitas dan kegiatan pimpinan serta anggota harus tersusun dalam laporan lengkap.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan membahas beberapa permasalahan di tubuh Pemprov Kepri.

”Seperti dicopotnya dua kadis, dan juga masalah aksi guru beberapa waktu lalu,” katanya.

Ia melanjutkan, setidaknya setelah pembukaan masa sidang, pada Rabu (20/3/2019) akan lakukan langsung pertemuan untuk membahas sejumlah persoalan tersebut. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here