Dewan Desak Bupati Hentikan Operasional PT GRM

0
349
LOKASI lahan PT GRM yang telah direklamasi menggunakan tanah uruk yang diduga bermasalah dan pihak DPRD meminta aktivitas perusahaan ini dihentikan sementara menunggu kelengkapan perizinan. f-alrion/tanjungpinang pos

Pihak Komisi III DPRD Karimun telah membuat surat kepada pimpinan DPRD Karimun untuk selanjutnya diteruskan pada Pemerintah Kabupaten Karimun yang isinya meminta mengevaluasi perizinan yang dimiliki PT Grace Rich Marine (GRM) Karimun.

KARIMUN – ”Intinya kita menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengevaluasi perizinan yang ada pada PT GRM. Pertama tidak memiliki itikat baik, dan tidak bisa menunjukkan perizinan yang lengkap sesuai ketentuan. Bahkan secara gamblang perusahaan tersebut diduga kuat sudah melanggar perizinan yang dia miliki sendiri(tidak konsisten), banyak permasalahan lahan yang diduga kuat belum diselesaikan,” kata Bakti Lubis, Wakil Ketua DPRD Karimun, Selasa (22/5)

Hal yang fatal juga, diduga kuat telah menebangi hutan mangrove yang berada di sekitar lokasi reklamasi. Menurutnya, notabenenya tidak boleh diizinkan HPT nya diduga ada ketentuan yang tak dipenuhi melakukan reklamasi di perairan dan pengerukan tidak sesuai izinnya. ”Dengan ini, saya meminta kepada instnsi yang berwenang evaluasi atau cabut izinnya,” kata Bakti Lubis.

Selain itu, pihak manajemen PT GRM telah diberikan waktu yang cukup untuk memperlihatkan seluruh perizinan yang dimiliki. Bahkan, pihak perusahaan telah mengatakan bahwa mereka memiliki izin yang lengkap hanya karena faktor kesehatan seorang Edi.

Makanya, penyerahan perizinan tidak dapat dilakukan pada hearing kedua kalinya Senin pekan lalu. Kemarin, tidak diberikan keputusan meminta sementara penghentian operasional karena pihak perusahaan bersedia memperlihatkan izin.

Kenyataannya, sampai hearing ke III pada Senin (21/5) lalu yang mana seharuusnya pihak PT GRM hadir pada rapat ternyata tidak hadir dan izin yang diminta tidak dapat diberikan.

Maka dengan itu, lanjut Bakti Lubis, dengan tegas diminta kepada Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu Bupati Karimun Aunur Rafiq meminta sementara PT GRM menghentikan aktivitas reklamasi darat dan laut sampai mampu memperlihatkan seluruh perizinan yang dimiliki.

Selain itu, Pemkab juga harus mengevaluasi izin Amdal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Sebelumnya, dan dinas terkait untuk bersikap tegas jika ditemukan ada kesalahan yang dilakukan pihak perusahaan salah satunya minimnya sosialisasi perusahaan kepada masyarakat sekitar. Sebab, masih ada lahan milik masyarakat yang belum dibayarkan perusahaan pada pemilik lahan. (ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here