Dewan Desak Manfaatkan Ruang Laut

0
39
KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak membahas maritim Kepri bersama sejumlah anggota DPRD Kepri, baru-baru ini. f-istimewa/humas dprd kepri

DOMPAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menilai Pemprov Kepri belum berhasil menjalankan roda pemerintahannya, sesuai dengan visi dan misi sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menilai, Pemprov tidak serius dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ruang laut di Provinsi Kepri.

Menurut dia, Kepri 96 persen terdiri dari laut, namun satu rupiah pun potensi dari kelautan tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini.

”Potensi kekayaan laut, mampu mendongkrak perekenomian yang saat ini tengah lesu,” ujar Jumaga.

Jumaga dan beberapa anggota Pansus Ranperda APBD 2019, menekankan bahwa Pemprov Kepri 2019 ini, harus mampu menggali potensi kelautan melalui pemanfaatkan sumber daya yang ada selama ini.

”Seperti keseriusannya mengelola retribusi lego jangkar. Segera dibuat aturannya, supaya tidak bertentangan dengan hukum,” ucap Jumaga.

Sementara Fraksi Partai Demokrat Kepri, Joko Nugroho terkait Labuh Jangkar yang sudah disepakati sebesar Rp60 miliar pada tahun 2019, Fraksi Demokrat Plus meminta agar Pemprov Kepri segera menerbitkan Pergub sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar tersebut.

”Jangan sampai menimbulkan permasalahan,” ujarnya.

Pengelolaan lego jangkar di laut 0-12 mil merupakan hal Pemprov Kepri sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur di Pasal 27.

Namun, selama ini bahkan sampai hari ini, jasa lego jangkar di perairan Kepri 0-12 mil masih dipungut. Meski dalam sidang belum lama ini sudah dinyatakan bahwa lego jangkar 0-12 mil laut Kepri milik pemprov, namun belum bisa dipungut retribusi dari sana.

Potensi lego jangkar Kepri diperkirakan Rp200 miliar hingga Rp240 miliar setahun. Namun, karena sampai saat ini belum dikelola Pemprov Kepri, sehingga DPRD Kepri dan Pemprov Kepri hanya memasukkan target Rp60 miliar sebagai PAD tahun 2019 nanti. (ais/mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here