Dewan Lakukan Persiapan Pemilihan Cawagub

0
559
Jumaga Nadeak

BATAM – DPRD Provinsi Kepri melakukan konsultasi terkait pemilihan Wakil Gubernur Kepri. Dari hasil konsultasi itu, DPRD Kepri diminta untuk membentuk panitia khusus (Pansus), kemudian membentuk panitia pemilihan (Panlih).

Pansus juga menyusun tata tertib pemilihan yang akan dijalankan panitia pemilihan. Sementara untuk panlih, disarankan melibatkan pimpinan dewan juga.

Hasil konsultasi itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kepri, Amir Hakim Siregar, Selasa (21/3) di Batam.

”Iya, minggu kemarin kita konsultasi tentang pemilihan Wagub ke Kemendagri. Hasil konsultasinya, kita diminta membentuk Pansus pemilihan,” kata Amir Hakim.

Selain membentuk Pansus pemilihan, DPRD Kepri juga diminta membentuk tata tertib pemilihan yang dilaporkan pada paripurna.

Tatib itu yang akan dijalankan Panlih nantinya sebagai aturan dalam menyusun agenda pemilihan.

”Jadi Pansus yang menentukan tatib. Panlih hanya bekerja sesuai tatib,” beber Hakim.

Kemendagri juga menyarankan agar pewakilan fraksi masuk dalam Panlih. Demikian dengan pimpinan dewan masuk dalam Panlih, sehingga ada yang mengontrol perjalanan Panlih.

”Jadi mewakili semua fraksi dan unsur pimpinan di panitia pemilihan,” ulangnya.

Terkait dengan persyaratan Cawagub yang direkomendasikan belum terpenuhi, disebutkan nantinya menjadi tugas Pansel. Demikian dengan pengajuan dua nama Cawagub, Isdianto dan Agus yang belum diserahkan, disebutkan hal itu nantinya menjadi tugas Pansel.

”Nanti soal persyaratan administrasi, termasuk rekomendasi partai pengusung, itu salah satu yang diteliti pansel. Tapi Kemendagri menargetkan Kepri cepat terpilih Wagub,” imbuh Hakim.

Sementara Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengungkapkan, keberangkatan anggota dewan ke Jakarta sebelumnya, terkait dengan proses yang akan dijalankan. Namun hal itu belum bisa dijalankan, karena belum ada dokumen pendukung.

”Amanat UU, dua nama yang diusulkan, tapi tidak ada dokumen pendukung. Sampai sekarang, belum ada dikasih dokumen pendukung. Jadi belum mulai pembahasan,” cetus Jumaga.

Terkait pemilihan Wakil Gubernur pengganti antar waktu, diatur UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menjadi UU.

Pada UU itu juga diamanatkan, ketentuan mengenai tata cara pengisian Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, pada pasal 176 UU itu, disebutkan jika dalam hal Wakil Gubernur, berhenti karena meninggal dunia, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, berdasarkan usulan dari Parpol atau gabungan Parpol pengusung.

Kemudian gabungan Parpol pengusung mengusulkan dua orang calon Wagub ke DPRD melalui Gubernur.

Pasal itu juga diperjelas dalam penjelasan UU itu. Dimana dalam penjelasan menyebutkan, yang dimaksud dengan gabungan Parpol pengusung mengusulkan dua, adalah calon Wagub yang diusulkan gabungan Parpol berjumlah dua orang.

Terkait amanat UU untuk aturan teknis diatur melalui peraturan pemerintah, menurut Onward, harus dikoordinasikan ke Mendagri.

”Karena belum ada PP-nya. Maka perlu ada petunjuk dari Mendagri. Nanti Panlih yang mengkomunikasikan ke Mendagri,” sambung Onward.

Onward juga mengaku, pihaknya ingin mencari tahu proses yang dijalankan DPRD Sumatera Utara. Dimana tahun lalu, DPRD Sumut sudah memilih Wakil Gubernur lewat paripurna.

Walau saat ini belum dilantik karena ada gugatan dari satu partai pengusung, namun dinilai menjadi hal lain.

”Tapi tanpa PP, Sumut bisa melakukan paripurna pemilihan Wagub. Kalaupun belum dilantik, itu karena ada gugatan dari partai non kursi, yang tidak dilibatkan dalam pengusulan nama cawagub,” imbuh Onward. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here