Dewan Minta Dibuat Kajian Ranperda Sampah

0
434
RAPA KERJA: Sejumlah masyarakat saat mengikuti FGD bersama Bapemperda untuk menghasilkan Ranperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan Persampahan, kemarin. F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

DPRD Anambas baru mau buat Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah. Melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama masyarakat, mengusulkan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sampah.

ANAMBAS – Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD tentang pengelolaan persampahan, masyarakat sangat antusias mengikutinya.

”Sebelum dilakukan pembahasan dan penetapan Ranperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan Persampahan perlu dilakukan jajak pendapat terlebih dahulu kepada masyarakat secara langsung,” ungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Yulius kepada masyarakat ketika melaksanakan kegiatan di beberapa kecamatan sebelumnya, Minggu (19/11).

Kata dia, perlu dilakukan jajak pendapat dengan warga, tujuanya agar Ranperda yang disusun nantinya bisa menghasilkan peraturan yang matang. Namun tidak mengesampingkan peraturan tertinggi.

Menurutnya, pengelolaan sampah harus diatur dengan peraturan tetap, sebab hal itu bagian dari acuan untuk melakukan penertiban persoalan sampah ke depannya.

Hal ini perlu dilakukan mengingat sampah yang ada harus dikelola seperti sampah dari rumah tangga, sampah industri, sampah kiriman. Maksud sampah kiriman yakni sampah yang berasal dari laut apabila ada terjadinya pasang surut air laut dan itu dinilai perlu dilakukan kajian khusus pastinya.

”Peran aktif semua stakeholder termasuk masyarakat untuk menjaga kebersihan sangat diperlukan. Dalam menciptakan lingkungan yang bersih perlu dilakukan penetapan peraturan tetap agar semua pihak bisa melaksanakan dengan baik. Pada intinya demi kepentingan daerah dan lingkungan yang bersih,” jelasnya.

Katanya, Ranperda pengelolaan persampahan akan melahirkan Perda (Peraturan Daerah) tentang hal tersebut. Nantinya Perda akan mengatur semua kebutuhan yang diperlukan seperti dalam pengadaan barang yang akan digunakan untuk kepentingan kebersihan. Tambahnya lagi, kawasan-kawasan khusus perlu juga diatur seperti kawasan industri, kawasan komersial, kawasan elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Semua hal itu akan diatur melalui Perda nantinya.

Sementara itu, Camat Palmatak Raja Almizan mengatakan, pihaknya cukup berbangga kepada Bapemperda (Badan Perancangan Peraturan Daerah) dari sejumlah anggota DPRD telah berupaya melakukan jajak pendapat ke masyarakat secara langsung.

Ini dilakukan sebelum membahas Ranperda pengelolaan persampahan nantinya. Katanya, di Kecamatan Palmatak sejumlah desa sudah memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan beberapa tenaga kebersihan juga disediakan.

Ia juga berharap dengan adanya Perda tentang pengelolaan persampahan nantinya bisa melahirkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tentu itu semua harus diatur dengan peraturan yang tetap demi kebersihan lingkungan.

”Mudah-mudahan BapemPerda akan bisa melahirkan Perda pengelolaan Persampahan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya. Masyarakat Palmatak khususnya sangat butuh hal itu guna menunjang peningkatan kebersihan lingkungan yang bersih kedepannya,” ucapnya.

Selain itu dari perwakilan masyarakat Kecamatan Palmatak yang berdomisili di Desa Batu Ampar, H Abdul Razak dalam memberi usulannya kepada anggota Bapemperda bahwasanya masyarakat pada prinsipnya sangat setuju dengan Ranperda tersebut. Namun, ia berharap sebelum adanya sejumlah peralatan atau pelaksanaan teknis di lapangan.

Ia menyarankan agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelola persampahan nantinya harus mengerti dan paham dengan yang dikerjakan. Tentu semua masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap Perda yang akan diterbitkan nantinya.

Tambahnya lagi, ia juga menyarankan kepada anggota DPRD harus melakukan kunjungan ke sejumlah daerah atau keluar negeri. Ini dilakukan untuk melakukan perbandingan atau sejenisnya yang dinilai berhasil melakukan pengolahan sampah yang benar. Dan, kemudian bisa diterapkan di daerah dan akan bisa melahirkan Perda dengan matang.

”Kita masyarakat sangat setuju dengan adanya wacana penetapan Perda tentang pengelolaan sampah, namun perlu dilakukan kajian secara serius dan persiapan SDM sangat penting bagi yang akan melaksanakan pengelolaan sampah nantinya,” ucapnya dalam FGD di Balai Pertemuan Masyarakat Ladan pada hari Sabtu (18/11)

Adapun ada tujuh anggota Bapemperda dari sejumlah fraksi yakni Yulius, SH selaku Ketua dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Rocki Sinaga dari Partai Golongan Karya (Golkar), Firman Edi dari Partai Bulan Bintang (PBB) , Ayub dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Julius dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yusli dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Safarilis dari Partai Demokrat.(INDRA GUNAWAN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here