Dewan Minta Kurangi Biaya Perjalanan Dinas

0
357
ANGGOTA DPRD Kepri saat paripurna di Dompak, Senin (26/11). f-Istimewa/Humas DPRD Kepri pos

Pandangan Fraksi-fraksi Saat Pembahasan RAPBD Kepri 2019

Pemprov dan anggota DPRD Kepri sedang membahas Rancangan APBD (RAPBD) Kepri 2019. Beragam masukan dan kritik dari anggota dewan agar alokasi anggaran tahun depan lebih tepat sasaran.

DOMPAK – DPRD Kepri melaksanakan rapat paripurna mengenai pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepri tentang APBD Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11) pagi.

Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 55 menit ini, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemprov Kepri agar dapat dipahami dan dapat menjadi prioritas tahun 2019.

Pandangan Fraksi PDIP yang disampaikan Saproni, proses penyusunan APBD agar diatur sesuai undang-undang. Pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Asmin Patros yakni, mendesak agar pendapatan daerah yang merata.

Permasalahan BPJS Kesehatan agar pelayanan dan pengurusannya tidak memberatkan terutama masyarakat menengah ke bawah, dan tidak adanya pembatasan pelayanan BPJS,

Bidang pendidikan agar adanya penambahan RKB (Ruang Kelas Baru) di beberapa daerah di Kepri. Gaji guru honorer SMA/SMK awalnya Rp1 juta per bulan, menjadi Rp2 juta per bulan untuk tahun ini belum terealisasi. Diharapkan tahun 2019 menjadi prioritas dan terealisasikan.

Agar Pemprov Kepri mengaudit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikarenakan belum ada kinerja yang memuaskan oleh PT. Pembangunan Kepri.

Pandangan Fraksi Demokrat Plus yang disampaikan Wan Norman yakni, biaya perjalanan dinas dan seremoni sudah pantas dihilangkan/kurangi. Gaji guru honorer SMA/SMK harus segera direalisasikan dan menjadi perhatian secara khusus.

Program Dinas Pemuda dan Olahraga olahraga khususnya lapangan sepakbola dipindah ke dinas lain.

Pandangan Fraksi PKS-PPP yang disampaikan Ing Iskandarsyah yakni, BUMD Kepri PT. Pembangunan Kepri harus mementingkan rakyat tidak mampu kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan harus sesuai dengan Upak Minimum Kota (UMK) dan mendapatkan BPJS Kesehatan. Diharapkan Pemprov Kepri mampu melakukan pengurangan kesenjangan antarwilayah di kepri serta segera merealisasikan LPDB dan Jam Krida.

Pandangan Fraksi Kebangkitan Nasional yang disampaikan Sirajudin Nur yakni mempertanyakan ke Pemprov Kepri sejauhmana efektivitas dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri sejauh ini.

Kondisi PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit. ”Kami mengharapkan tahun 2019 tidak defisit kembali dari tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Pemprov Kepri melakukan regulasi pajak pendapatan daerah agar mendorong pendapatan keuangan daerah. BUMD menjadi permasalahan, jadi upaya apa yang dilakukan oleh Pemprov Kepri untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan BUMD agar menjalankan sesuai tugasnya.

Dari Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri, yang menjadi perhatian dan prioritas di tahun 2019 yakni terkait pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan daerah (PAD).

Pandangan Fraksi Hanura Plus yang disampaikan dr. Yusrizal yakni, sesuai dengan kesepakatan Banggar dan TAPD, mereka akan menaikkan gaji honorer Pemprov Kepri tahun 2019.

”Kami berharap sebutan guru honor K1 dan K2 dihilangkan. Jadi tahun 2019 namanya diganti menjadi PTK non ASN,” jelasnya.

Tahun 2019 anggaran rutinitas perkantoran dan operasional sekolah masih sangat kurang. Anggaran komisi KPPAD masih sangat jauh, hanya untuk kebutuhan gaji saja, sedangkan operasional KPPAD belum dianggarkan.

”Adanya pembangunan sport hall menurut hemat kami, pembangunan tersebut harus sesuai dengan keuangan daerah. Saran kami pembangunan sport hall tidak dilaksanakan di tahun 2019,” bebernya.

Juga meminta agar Pemprov Kepri mengkaji kembali pengelolaan laut. Hal ini karena memiliki potensi dan sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

dr Jusrizal secara tegas meminta Pemprov Kepri mulai tahun anggran 2019 menghilangkan istilah honorer pendidik kategori I dan II yang selama ini tidak asing dikenal masyarakat luas.

”Kami minta pemerintah menghilangkan istilah tenaga guru honorer K I dan II, ke depan kita sama-sama mengistilahkan nama mereka dengan sebutan PTK non ASN, tidak lagi dibedakan K-I atau K-II,” ujar Politikus Hanura tersebut, Senin (26/11).

Jusrizal dalam pemaparannya saat pandangan fraksi Hanura APBD murni 2019 sore itu, meminta ke depan di dalam anggran 2019, pemerintah tidak lagi menunda penambahan gaji guru honor yang sebelumnya di 2018 sama-sama sudah disepakati untuk ditambah.

Dia menegaskan, selama ini pemerintah bahkan DPRD sendiri masih sangat kesulitan membedakan pembagian gaji honorer K1 dan II ini, sehingga ke depan memudahkan dalam pembahasan penyusunan penggunaan APBD.

Dia juga meminta agar pemerintah kembali menganggarkan biaya tambahan sebanyak Rp200 ribu untuk para honorer PTK non ASN ini. Dia mewakili Partai Hanura berharap tahun 2019 nanti, pemerintah mengabulkan langkah yang diusulkan tersebut.

Tak hanya meminta pemerintah mengakomodir hak-hak tenaga honor pendidik melainkan juga meminta Pemprov Kepri harus memberi upah kepada honorer yang selama ini bekerja di lingkungan pemerintah sesuai standar UMK yang sudah disepakati sesuai peraturan yang ada.

”Masalah gaji tenaga honor yang masih di bawah UMP ataupun UMk hal ini sangat ironi. Di satu sisi pemerintah menegakkan peraturan sementara gaji seorang yang baru bekerja masih menerima gaji di bawah UMK,” sebutnya.

”Selama ini pemerintah terkesan tutup mata terhadap kebutuhan gaji yang layak,” ucapnya.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wakil Ketua I Rizki Faisal, Wakil Ketua II Husnizar Hood, serta dihadiri Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Sekda Kepri TS Arif Fadillah, dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here