Dewan Minta Nelayan Termui Bos PT Penuin

0
777
HEARING: Nelayan Tanjungunggat dan dewan saat hearing. f-yoan/tanjungpinang pos

Senggarang – Lahan PT Penuin berada di Kelurahan Tanjungunggat, belakangan ini jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan DPRD Tanjungpinang. Karena beberapa kalangan menganggap kawasan itu adalah kawasan hutan lindung dan mangrove yang tidak boleh ditebang.

Ade Angga yang didampingi Asyhadi Selayar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara nelayan Tanjungunggat dengan Anggota DPRD Komisi II, terungkap bahwa kawasan itu bukan kawasan mangrove. Pertemuan itu digelar di ruang rapat Utama DPRD Kota Tanjungpinang, Rabu, (15/3), .

”PT Penuin memiliki Analis Dampak Lingkungan (Amdal) dan SK kelayakan Lingkungan No.2550 tgl 20 Desember 2016. Penuin dalam Amdalnya itu, 32,2 haktare untuk lokasi mangrove masuk wilayah kajiannya. Kalau berdasarkan Amdalnya, memang ditimbun,” katanya Desriati, Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan Pemko Tanjungpinang, Desriati.

Mengenai Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), Desriati melanjutkan, harus konsultasi publik, yakni pengusaha bertemu dengan masyarakat untuk menjelaskan rencana kegiatannya yang akan memberikan dampak.

”Itu sudah dilakukan di Kelurahan Tanjungunggat. Kemarin pihak dinas juga dapat undangannya dari provinsi. Saat konsultasi publik tersebut ditetapkan oleh masyarakat, siapa perwakilannya yang mengikuti secara terus menerus untuk pembahasan Amdalnya. Tahapan-tahapan lanjutnya lagi, yang dilakukan sudah dilakukan, baik masukan dari daerah maupun tim teknisnya” bebernya.

Baca Juga :  Tinju Kepri Loloskan 7 Petinju ke PON Papua

Kemudian dari perwakilan Bapedal Tanjungpinang Kota, mengatakan kawasan tersebut tidak termasuk hutan. Kementerian kehutanan tidak mengakui di situ ada kawasan hutan, walau ada manggrove itu adalah Areal Penggunaan Lain (APL).

”Jadi ini singkron dengan RTRW kita yang menyatakan disitu kawasan permukiman berkepadatan tinggi dan ada rencana reklamasi. Secara peraturan yang ada tidak menyalahi,” terangnya

Mengacu pada Perda no.1 tahun 2017, tentang RT/RW Provinsi, yang menegaskan kewenangan 0 sampai 12 mil sudah berada di provinsi menurut UU No. 23 tahun 2014 aturan tersebut mengatakan jika ada perbedaan luasan reklamasi antara RTRW Kota Tanjungpinang dengan RTRW Provinsi, maka sesuai dengan kewenangannya harus mengacu ke RTRW Provinsi.

Baca Juga :  Kembangkan Wisata Pulau Terkulai dan Basing

Lurah Tanjungunggat, Said Fatahillah, mengatakan, PT Penuin selama ini belum ada melakukan kegiatan apapun, kecuali masyarakat.

Karena ada info PT Penuin ingin membangun, jadi bagi masyarakan yang ingin lahannya dibebaskan, Penuin akan mengganti rugi.

”Jadi masyarakat menebas sendiri dari info Ibu RW disitu dan masyarakat. Sementara info dari Humas Penuin, mereka belum ada melakukan kegiatan apapun, kecuali sekarang sedang proses izin kegiatan reklamasi,” pungkasnya.

Sementara Kepala Perizinan Kota Tanjungpinang, Harmalis mengatakan, aturan yang baru sekarang sudah banyak kewenangan yang berpindah ke Provinsi, apakah reklamasi, atau Amdalnya, tapi ada hubungan kerjanya dengan Kota.

”Saya menelepon ke Humas PT Penuin, bertanya siapa yang menebang, jawab humasnya itu masyarakat, sama seperti yang disampaikan Pak Lurah. Kemudian saya bertanya ke staf saya, katanya itu tidak kawasan hutan ataupun lindung,” jelas Harmalis.

”Kalau saya menyimak dari tuntutan masyarakat,” lanjut Harmalis tadi, sebenarnya tidak terlalu sulit, ketemukan nelayan dengan pengusaha.

Baca Juga :  Insentif RT & RW Cair

”Ini solusi menurut saya, tinggal lagi bagaimana kita dari bapak-bapak di dewan, memfasilitasi bisa ketemu masyarakat dengan pengusaha. Apa sih maunya masyarakat. Saya rasa tidak terlalu rumit, selagi kita berfikir secara jernih, hati lapang dan kepala dingin,” tutupnya.

Selain itu, Idham Ketua RW Tanjungunggat, menjelaskan masalah tuntun nelayan kepada perusahaan selain PT Penuin, yakni yang dimiliki Bandi, yang sudah melakukan penimbunan, bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat jauh-jauh hari yaitu pada 5 Februari 2017, untuk memenuhi hak-hak nelayan.

Sebelum rentetan unjuk rasa yang dilakukan nelayan beberapa kali ini, nelayan ingin bertemu dengan pengusaha.

”Dari Pak Bandi (pemilik PT. Pinuin, red) sudah mengapresiasi untuk mengadakan pertemuan, tapi dengan syarat nelayan harus punya kartu nelayan dan kartu kepala keluarga.(Yoan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here