Dewan Minta Pelindo Tinjau Tarif

0
444
f-adly bara hanani/tanjungpinang pos

Pass Pelabuhan Naik 400 Persen

PT Pelindo I Tanjungpinang yang mengelola Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) merencanakan menerapkan tarif baru mulai 15 Februari 2017 mendatang. Terutama terkait tarif penumpang di pelabuhan internasional SBP yang naik 400 persen.

Tanjungpinang – Awalnya pas penumpang di pelabuhan Internasional Rp 13 ribu dan akan naik menjadi Rp 60 ribu per orang. Artinya ada kenaikan Rp47 ribu.

Anggota DPRD Tanjungpinang, Fengky Fensito mengaku keberatan dengan keputusan Pelindo itu. Ia menilai, tidak ada dasar manajemen PT Pelindo menaikan tarif yang begitu signifikan.

Apalagi kondisi Pelabuhan SBP saat ini masih semberawut karena masih proses pembangunan. Untuk itu, ia meminta kenaikan tarif internasional ditangguhkan dulu, sebelum pembangunan selesai.

Ia mengakui, di masa kepemimpinan GM Pelindo Tanjungpinang, I Wayan Wirawan terlihat progres arah perbaikan pelabuhan. Meski demikian, itu bukan alasan untuk serta merta menaikkan tarif.

Apalagi kenaikannya lebih dari 400 persen. Dari Rp 13 ribu menjadi Rp 60 ribu per orang. Menurutnya ini menyalahi beberapa azas untuk membangun pemerintahan yang baik. Di antaranya asas keadilan, kewajaran dan katutan.

”Tarif pelabuhan sah-sah saja naik, tapi melihat kondisi. Jika di bandingkan dengan pelabuhan internasional di Batam (Harbour Bay, Jodoh) masih wajar harganya segitu karena kondisi pelabuhannya sudah bagus. Jika di SBP masih semberawut, harusnya tunggu seluruh pembangunan selesai, baru dapat menaikkan tarif,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (12/2).

Untuk itu, ia meminta untuk pas masuk pelabuhan internasional ditunjau kembali. Sedangkan, kenaikan tarif pas masuk penumpang pelabuhan domestik senilai Rp 1.000 masih wajar.

”Kalau kenaikannya seribu maish wajar, begitu juga dengan tidak diberlakukannya tarif pengantar dan penjemput yang disamakan dengan tarif penumpang. Asalkan manajemen memastikan keamanan pengujung atau pengguna jasa,” tuturnya.

Saat disinggung, apakah hal ini sudah disampaikan ke DPRD Tanjungpinang, ia mengaku tidak tahu. Hal ini perlu dipastikan ke unsur pimpinan.

Hanya saja, ditanya apakah perlu disampaikan, menurutnya yang terkait dnegan pelayanan publik perlu di sampaikan. Ini perlu untuk memberikan masukan, sebagai keterwakilan masyarakat.

”Jangan sampai masyarakat tanya, alasan kenaikan kami tidak tahu. Sekarang saya tidak tahu apa alasn Pelindo menaikkan tarif tersbeut,” paparnya.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua menuturkan, tidak setuju dengan kebijakan PT Pelindo Tanjungpinang menaikkan tarif pas masuk pelabuhan internasional tersebut.

Bahkan, ia mengaku telah menerima aduan keberatan dari beberapa kalangan diantaranya Kadin, Asista, PJRI dan juga anggota KNPI Tanjungpinang.

”Bahkan saya juga tak yakin Pak Lis setuju dengan kenaikan tarif pas masuk pelabuhan yang singnifikan tersbeut, di saat sekarang,” tuturnya.

Menurutnya, PT Pelindo dapat saja menyesuaikan atau menaikkan harga, hanya waktunya sekarang tidak tepat.

”Jadi persoalannya sekarang hanya waktu saja. Masak masyarakat menerima pelayanan buruk smapai 2018, lalu membayar mahal lagi,” tuturnya.

Pembangunan di kawasan SBP Tanjungpinang di lakukan secara bertahap. Diperkirakan sampai 2018 mendatang.(Desi Liza Purba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here