Dewan Minta Penjelasan GM Pelindo

0
893
Ade Angga SiP, MM

TANJUNGPINANG – DPRD Kota Tanjungpinang sudah mengagendakan pertemuan dengan General Manajer (GM) PT Pelindo Tanjungpinang, I Wayan Wirawan untuk membahas sejumlah kebijakan yang diterapkan pengelola di Pelabuhan Sribintan Pura (SBP).

Awalnya pertemuan itu direncanakan di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang, Senin (16/7) lalu. Namun, I Wayan sedang tugas luar dan diminta dijadwalkan ulang pertemuan itu.

Surat resmi dari pihak Pelindo sudah diterima Sekwan DPRD Kota Tanjungpinang. Manajemen Pelindo Tanjungpinang meminta pertemuan itu diundur, Senin (30/7) mendatang yang akan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang, pukul 10.00 WIB.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga menuturkan, pertemuan ini penting dilakukan karena menyangkut beberapa kebijakan Pelindo yang meresahkan masyarakat.

Ade Angga menuturkan, kebijakan yang dilakukan Pelindo ada yang perlu diapresiasi. Namun ada juga yang perlu dievaluasi atau diberikan masukan demi kenyamanan bersama.

Yang perlu dievaluasi diantaranya, harga e-tiket yang bervariasi. Selain itu, ada persoalan lain, yaitu masyarakat yang sudah membeli kartu kadang tidak bisa digunakan karena mesinnya rusak.

Sehingga yang bersangkutan harus membeli pas secara manual lagi. Ini juga perlu diantisipasi petugas dalam memberikan solusi terbaik bagi pengguna jasa. Serta bagi masyarakat atau pengunjung yang hanya sesekali melalui Tanjungpinang apakah harus membeli kartu e-tiket.

Setelah pulang dari Tanjungpinang, mereka tidak menggunakannya lagi. Biasanya hal-hal ini dikeluhkan masyarakat dari pulau-pulau. Menurut mereka biaya kartu sangat mahal. Yaitu Rp 25 ribu ditambah pas masuk Rp 10 ribu.

Jadi perlu Tp 35 ribu untuk sekali berangkat. Ini dinilai mereka berat dan perlu dibahas bersama. Hal senada disampaikan Maskur, Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, ada beberapa poin penting yang perlu dibahas
bersama PT Pelindo Tanjungpinang.

Selain sistem elektronik yang dilaksanakan, yaitu hilangnya kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat dengan pembatasan yang dilakukan manajemen. Diantaranya, tidak adanya tempat berkumpul atau nongkrong masyarakat di kawasan pelabuhan. ”Pak Wayan tidak tahu mungkin sejarah pelabuhan itu. Kawasan itu dulu menjadi tempat berkumpul masyarakat untuk ngopi. Ini
sebuah kearifan lokal yang mereka batasi. Ini perlu dibahas agar diberikan ruang,” ucapnya.

Selain itu, tak kalah penting terkait keterbukana Dan Bagi Hasil (DBH) dari pas pelabuhan. Hingga kini belum jelas berapa yang disetorkan kepada pengelola yaitu PT TMB sebagai BUMD Tanjungpinang. ”Kami akan bahas bersama ini nantinya,” terangnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here