Dewan Minta PT Pembangunan Kepri Ditutup

0
847
Rudi Chua

DOMPAK – Persoalan yang menimpa PT Pembangunan Kepri, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri sudah berlarut-larut. Sehingga, dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, DPRD Kepri meminta agar BUMD tersebut dilikuidasi atau ditutup. Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan, perusahaan itu bukan tergolong tidak sehat lagi, malah lebih parah. Sudah sekarat, sudah terseok-seok.

Makanya, dewan meminta sejak beberapapa tahun lalu ditutup saja. Dan wewenang itu ada di Gubernur. Karena pemerintah merupakan pemegang sahamnya. ”Kita (dewan) tak bisa memaksa pemprov untuk menutupnya. Tapi sudah bolak-balik kami minta ditutup. Perusahaan itu tak mungkin bertahan dengan kondisi seperti itu,” ujar Rudi Chua, kemarin.

Setahun tahun 2009 (18 tahun) hingga sekarang, dewan tidak pernah mau menyetujui suntikan modal dari APBD ke PT Pembangunan Kepri. Modal yang sudah pernah dianggarkan sekitar Rp 14 miliar dalam dua kali penganggaran sampai sekarang tidak jelas kemana. Bahkan, perusahaan itu sudah punya utang mencapai Rp 12 miliar.

Namun, kata Rudi Chua, ada yang lucu dengan jawaban Pemprov Kepri setiap kali dewan meminta PT Pembangunan Kepri ditutup. ”Masa dibilang, kalau itu ditutup, nanti pemprov tak bisa lagi buka BUMD. Kok buka perusahaan tak bisa. Bikin 10 perusahaan pun bisa. Kalau sudah gitu jawabannya, kami ketawa aja,” katanya lagi.

Di provinsi lain, pemerintah daerah memiliki banyak BUMD. Bisa belasan hingga puluhan. Kepri sendiri hanya memiliki 3 BUMD dan baru satu yang untung yakni PDAM Tirta Kepri. Ia mengatakan, apabila PT Pembangunan Kepri ditutup, maka harus dilakukan audit investigasi. Semua pengeluaran akan diaudit kemana saja.

Untung perusahaan yang ada selama ini dikemanakan sehingga modal Rp 14 miliar habis dan kini sudah berutang Rp 12 miliar. ”Kemana uangnya semua? kata Rudi Chua balik bertanya.

Dalam Peraturan Mendagri, jelasnya, ada poin yang menegaskan, penyertaan modal pemerintah daerah di BUMD tidak bisa digunakan untuk membayar hutang. Karena itu, jika BUMD ini ditutup, maka Pemprov Kepri tidak bisa menganggarkan APBD sebesar Rp 12 miliar untuk membayar hutang yang ada sekarang.

Segera Diaudit Inspektorat
Kepala Inspektorat Pemprov Kepri, Mirza Bahtiar menyampaikan, Pemprov Kepri dalam waktu dekat akan mengaudit anggaran yang digunakan direksi PT Pembangunan Kepri pascapengunduran diri Komisaris PT Pembangunan Kepri, Huzrin Hood. ”Sampai saat ini, gubernur belum berkomunikasi ke Inspektorat, mungkin dalam waktu dekat,” ujarnya, Rabu (6/9) kemarin.

Sementara, M Syahrial selaku direktur PT Pembangunan Kepri era tahun 2010 enggan mengomentari soal rencana audit eksternal PT Pembangunan Kepri. ”Kalau soal itu saya no comment,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Pada saat dirinya masih menjabat sebagai direktur PT Pembangunan Kepri, pihaknya rutin melakukan audit internal maupun eksternal. Selain itu, ia menyebutkan saat ia menjabat sebagai direktur pada tahun 2010 lalu, dana penyertaan modal sebesar Rp 14 miliar dari Pemprov Kepri juga sudah habis digunakan. ”Justru waktu saya masuk, PT Pembangunan Kepri itu menanggung hutang Rp 6 miliar,” sebutnya.

Sebelumnya, Komisaris PT Pembangunan Kepri Huzrin Hood menyebutkan, Gubernur Provinsi Kepri meminta agar dilakukan audit eksternal PT Pembangunan Kepri. Hal itu guna mengetahui Laporan Pertangungjawaban terhadap penggunaan dana APBD Kepri oleh H Syahrial dan Edi Roviano selaku direksi PT Pembangunan Kepri sebelumnya.

Yang mana, kata dia, sejak pertama kali PT Pembangunan Kepri itu dibentuk Pemprov Kepri telah menyuntikkan modal sebanyak Rp 14 miliar untuk perusahaan tersebut. Namun, hingga kini perusahaan tersebut tidak pernah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri. ”Karena itulah Gubernur dan DPRD sepakat, RUPS ditunda dahulu dan dilakukan audit eksternal untuk laporan pertangungjawaban dan pengelolaan perusahaan ini,” ujarnya.

Ditemui di Gedung Daerah, Tepilaut, Komisaris Utama PT Pelabuhan Kepri Huzrin Hood tak memberikan alasan yang tegas, terhadap sikap dirinya yang mengundurkan diri dari kepengurusan direksi PT Pelabuhan Kepri. ”Tak dapat hasil apa-apa, jadi wartawan mungkin menyenangkan,” simpul Huzrin bercanda. (mas/ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here