Dewan Minta Segera Hijaukan Bekas Tambang Bauksit

0
390
ANGGOTA Komisi III DPRD Kepri Asep Nurdin (kanan) saat menyapa warga.f-dok/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Hanura, Asep Nurdin meminta Pemprov Kepri untuk secepatnya menyelesaikan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan dana jaminan reklamasi pascatambang.

Asep mengatakan, bekas penambangan bauksit yang ada di Kepri khususnya di Pulau Bintan jangan dibiarkan tandus seperti itu. Padahal, sejak 2014 lalu tambang bauksit sudah ditutup dan kini bekas penggaliannya masih tanah merah alias tandus.

Dijelaskannya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menghijaukannya. Sebab, perusahaan-perusahaan yang pernah menggali bijih bauksit menitipkan dana jaminan reklamasi ke pemerintah daerah.

Sejak UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, urusan pertambangan ini menjadi kewenangan provinsi.

Sebelumnya masih kewenangan kabupaten/kota. Demikian juga dengan jaminan dana reklamasi pascatambang itu, kini menjadi urusan provinsi.

Baca Juga :  Pelayanan Korpri Harus Meningkat Setiap Saat

Ia pun meminta bekas tambang itu jangan lagi terbiarkan begitu saja. ”Segeralah selesaikan payung hukumnya dan hijaukan semua bekas tambang itu. Untuk apa duit itu disimpan-simpan sementara bekas tambang masih terus tandus. Siapa yang dirugikan kalau itu terus dibiarkan? masyarakat kita yang rugi,” ujar Asep, baru-baru ini.

Bekas tambang yang dibiarkan enam tahun ini tandus juga diyakini berpengaruh juga dengan kondisi air di Tanjungpinang beberapa pekan lalu. Warga Kepri khususnya Tanjungpinang menjerit karena kekeringan air.

Dari sekitar 60 ribu bangunan yang ada di Tanjungpinang, baru sekitar 17 ribu yang baru dilayani PDAM Tirta Kepri. Sisanya menggunakan SPAM, sumur bor, sumur gali maupun sumur bersama. Artinya, masih lebih banyak warga yang menggunakan air sumur dibandingkan air bersih PDAM.

Baca Juga :  Serapan Anggaran Baru 86 Persen

Sumber air sumur di Tanjungpinang adalah hujan. Ketika hujan datang, maka sumur-sumur warga penuh. Namun, ketika musim kemarau sumur warga langsung kering. Wilayah hijau Tanjungpinang semakin minim termasuk akibat penambangan beberapa tahun lalu. Sehingga, daerah resapan air berkurang.

Pohon-pohon yang menahan air tinggal sedikit. Karena itulah, sumur warga makin cepat kering. Selain memikirkan nasib warga, bekas penambangan bauksit itu sudah keharusan dihijaukan kembali. Karena syarat dari awal untuk menambang adalah harus meninggalkan dan jaminan reklamasi pascatambang.

Baca Juga :  Jembatan 1 Harus Bedelau

Asep Nurdin juga mengatakan, pemerintah tidak bisa lagi menjadikan persoalan air ini seolah-olah tidak prioritas. Air merupakan kebutuhan paling utama manusia. Setiap hari warga menggunakan air. Jika persoalan air bersih tidak disiapkan dari sekarang, maka kekecewaan masyarakat akan semakin besar saat musim kemarau.

Pemerintah daerah harus duduk bersama untuk membahas persoalan ini. Harus ada solusinya. Setiap tahun harus ada anggaran untuk mengatasi persoalan air ini. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here