Dewan Minta Warga Urus KTP-el

0
150
DPRD Tanjungpinang saat rapat dengar pendapat dengan penyelengara pemilu, kemarin. f-desi/tanjungpinang pos

RDP dengan Penyelenggara Pemilu

TANJUNGPINANG – DPRD Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dengan penyelenggara Pemilu di Tanjungpinang di Gedung DPRD di Senggarang, Selasa (9/10).

Karena terdiri dari beberapa komisi, akhirnya disepekati rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu. Hadir juga sejumlah anggota dewan lainnya saat itu.

Salah satu poin penting yang ingin disampaikan Maskur kepada masyarakat setelah RDP itu adalah agar warga segera mengurus KTP-el terutama yang berusia 17 tahun maupun yang akan berusia 17 tahun 27 April 2019 mendatang.

”Saat Pemilu nanti, tidak bisa pakai surat keterangan (suket). Harus KTP-el. Makanya kita minta segera datangi Disdukcapil dan urus KTP-el,” pesan Maskur Tilawahyu. Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Petrus M Sitohang menambahkan, data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Data Pemilih Sementara (DPS) Tanjungpinang 144.597 orang.

”Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) 144.727 pemilih. Data Pemilih Tetap (DPT) 145.441 orang dan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 145.068 pemilih,” jelas Petrus usai RDP itu, kemarin.

Adapun komisioner yang hadir dari KPU Tanjungpinang yakni Andri Yudi, Hj Susanty, M Hafidz Diwa Prayoga, dan Muhammad Yusuf HM. Hadir juga Kasubag Teknis KPU, William Hendri.

Dari Bawaslu Tanjungpinang hadir Maryamah, Muhammad Zaini selaku ketua, Novira dan lainnya.

Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD dan pemilihan presiden-wakil presiden yang dilaksanakan secara luber, jujur dan adil.

Petrus menambahkan, masyarakat juga harus tahu tentang konversi suara calon wakil rakyat nanti. ada Pemilu tahun depan, partai politik (parpol) tidak bisa lagi mengubah atau menggeser suara diantara caleg parpol itu sendiri.

Misalnya, jika sebelumnya bisa menggeser suara dari nomor urut lima ke nomor urut empat, maka pada Pemilu kali ini tidak bisa lagi. Caleg yang memperoleh suara tertinggi itulah yang duluan dapat kursi.

Kemudian, suara yang masuk ke lambang parpol juga ditambahkan ke caleg yang memperoleh suara terbanyak. Hasil perhitungan suara dari form C1 nanti akan dimasukkan langsung ke sistem oleh KPU.

Sehingga tidak menunggu lagi data dari kelurahan atau kecamatan. Artinya, suara yang diperoleh itu tidak bisa digeser-geser parpol lagi.

Mengenai peraturan kampanye sudah jelas. Bahwa kampanye alat peraga difasilitasi oleh KPU. Setiap parpol sudah ditetapkan akan disediakan 10 baliho oleh KPU. Selebihnya bisa digandakan oleh parpol sesuai jumlah yang ditetapkan.

”Kata komisioner KPU, yang boleh publikasi baliho hanya parpol. Caleg perorangan tidak bisa. Caleg yang ingin buat baliho pencitraan tidak boleh. Yang boleh partai politik. Partai politik yang bikin baliho dan foto foto caleg dari parpol itu sendiri bisa dimasukkan di baliho itu. Jadi masing-masing caleg tak bisa bikin baliho,” jelas Petrus yang merupakan politisi PDIP Tanjungpinang itu.

Kemudian, penempatan baliho juga sudah ditentukan di setiap kelurahan dan kecamatan. Tidak bisa asal pasang di berbagai tempat. Soal kampanye di medsos baik Facebook, Twiter maupun Isntagram, tetap diatur KPU. Medos semua caleg harus didaftarkan parpol ke KPU. Caleg-caleg yang ingin publikasi di medsos tinggal mengirim ke akun-akun yang sudah didaftarkan tersebut. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here