Dewan Ngadu ke Kemenhub Terkait Izin PT GRM

0
361
WAKIL Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis konsultasi dengan Kementerian Perhubungan terkait perizinan yang dimiliki PT GRM di Karimun. F-ISTIMEWA

Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis dan Komisi III DPRD Karimun menemui Kementerian Perhubungan di Jakarta, untuk konsultasi perizinan pengerukan dan reklamasi yang dimiliki PT Grace Rich Marine (GRM) yang belakangan ini muncul permasalahan.

KARIMUN – ”Kami sudah menemui Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut. Mempertanyakan izin yang dimiliki PT GRM. Di Sungai Raya, Meral, Karimun. Izin yang dimiliki perusahaan tersebut adalah melakukan pengerukan dan reklamasi,” kata Bakti Lubis,dari Jakarta, Senin (4/6).

Tetapi, hasil pengerukan tidak dibenarkan digunakan untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana yang tarjadi saat ini dilakukan oleh perusahaan, kata Bakti, bahwa hasil pengerukan harus dibuang ke dumping area dan kemudian reklamasi yang dilakukan adalah reklamasi laut bukan reklamasi pantai.

Ia meminta, Bupati Karimun Aunur Rafiq segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD Karimun. Menginstruksikan penghentian sementara kegiatan operasional PT GRM di perairan Karimun, karena ditemui ada indikasi beberapa pelanggaran terkait perizinan yang dilaksanakan perusahaan.

Sementara itu, massa dari gabungan beberapa orang yang mengatasnamakan Peduli Lingkungan Karimun (Pelingkar) telah melaporkan kegiatan PT GRM di Mapolres Karimun beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Pelingkar juga menghentikan kegiatan pengerukan laut yang dilakukan perusahaan di Perairan Karimun.

”Kita mendukung investasi di bumi berazam, tetapi investasi yang memiliki perizinan lengkap dan beradap. Kami menilai aktivitas PT GRM tidak sesuai dengan prosedur yang ada,” kata Iwan Gondrong dari Pelingkar. (ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here