Dewan Nilai OPD Pemprov Lambat Kerja

0
444
RAPAT: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Sekdaprov TS Arif Fadillah saat rapat dengan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri, belum lama ini. f-istimewa/humas pemprov kepri

DOMPAK – Kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri dianggap masih lelet.

Apalagi kinerjanya mereka masih terus diawasi masyarakat luas. Sebanyak 44 pejabat eselon II Pemprov Kepri yang dilantik, Januari 2017 lalu, menurut pimpinan hingga anggota DPRD Kepri banyak yang belum mumpuni.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang membidangi pemerintahan menyarankan, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun untuk melakukan evaluasi kepala OPD Pemprov Kepri.

”Idealnya setiap tahun, dievaluasi. Agar anggaran yang dievaluasinya jelas. Kan sudah ada RPJMD yang turunannya Renja SKPD. Nah, inikan dievaluasi setiap tahun. Dari sini saja sudah bisa lihat kapasitasnya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Abdul Rahman kepada Tanjungpinang Pos, Senin (16/10).

Informasi yang dihimpun, memasuki triwulan ke IV kinerja para OPD masih belum harmonis. Belum lama ini, tersebar kabar ada kepala OPD yang sudah merotasi bendahara sampai tiga kali dalam satu bulan.

Bahkan, diam-diam ada yang mengangkat pejabat di lingkungannya tanpa sepengetahuan Gubernur Nurdin. Sampai-sampai di tengah perjalanan, pejabat tersebut akhirnya digantikan dengan pejabat setingkat Asisten.

Bahkan ada juga yang sudah bolak-balik menjalani pemeriksaan hukum, terkait berbagai masalah yang terjadi di daerah. Belum lagi, masih ada beberapa OPD yang tidak fasih berbahasa asing dan mengelola sistem elektronik.

”Apa yang disampaikan pimpinan DPRD, (Jumaga Nadeak, red) sangat bagus. Sebab kerja membangun daerah ini harus dilakukan monev agar capaiannya terukur dan jalannya sesuai dengan visa-misi serta RPJMD,” tegas politikus PKS Kepri tersebut.

Belum lama ini, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendesak agar kepala OPD Pemprov diganti terutama yang lambat bekerja.

Dirinya berpendapat, banyak pembangunan yang dijalankan di Provinsi Kepri selama ini. Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus terus dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Salah satunya adalah angka pertumbuhan ekonomi yang terus menerus merosot. Padahal sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi Kepri selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Jumaga Nadeak di Kantor DPRD Kepri di Dompak.

Kondisi ini tidak boleh terus menerus dibiarkan. Pemprov Kepri, kata Jumaga, harus segera melakukan evaluasi kinerja OPD yang lamban dan mengganti seluruh pejabatnya.

”Diminta kepada Gubernur Kepri untuk melakukan evaluasi pejabat OPD yang tak mampu menerjemahkan secara baik seluruh target RPJMD ke dalam program kegiatan Gubernur. Sehingga tahun depan ekonomi Kepri dapat lebih baik dan seluruh program dapat terealisasi,” kata Jumaga.

Selain mengganti OPD, DPRD juga mendesak agar Kepri segera memiliki Wakil Gubernur. Karena dengan kekosongan Wagub ini secara tidak langsung menjadi penyebab merosotnya kinerja jajaran OPD tersebut.

Untuk pembangunan Kepri, Pemprov dan DPRD menyepakati setidaknya tujuh sektor strategis daerah yang menjadi prioritas agar dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional.

Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat khususnya peningkatan perekonomian golongan menengah ke bawah.

Di APBD Perubahan 2017, terjadi juga pergeseran jumlah anggaran di masing-masing OPD. Ada yang naik, ada yang turun dan ada yang tetap. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here