Dewan Soroti Belanja Pegawai

0
694
RAPAT PARIPURNA: Anggota dewan Bintan melaksanakan rapat paripurna penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, Selasa (4/7) siang kemarin.F-yendi/tanjungpinang pos

Pemkab Serahkan LPP APBD 2016

BINTAN – DPRD Bintan menyoroti nilai belanja pegawai yang cukup besar, ketika Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, Selasa (4/7) siang kemarin. Meski demikian, dewan memberikan apresiasi terhadap predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Bintan.

Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 dilaksanakan dalam rapat paripurna, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bintan Trijono dan dihadiri Ketua DPRD Bintan H Lamen Sarihi dan sebagian besar anggota dewan. Namun, lima orang anggota dewan dari Fraksi Golkar, kembali tidak menghadiri sidang.

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi dipaparkan, realisasi belanja APBD 2016 lalu sebesar 92,7 persen. Atau senilai Rp 927,083 miliar, dari total APBD sebesar Rp 1 triliun. Dari belanja itu, tercatat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 138,324 miliar. Dari realisasi belanja tersebut, tercatat belanja pegawai di lingkungan Pemkab Bintan sebesar Rp 453,234 miliar atau Rp 48,88 persen.

Baca Juga :  Pemkab Lanjutkan Pembangunan Lintas Timur

”Belanja pegawai Rp 453,234 miliar dari total realisasi Rp 927,083 miliar itu, terlalu besar. Idealnya, belanja pegawai itu 40 persen, belanja pembangunan 60 persen. Kami meminta agar belanja pegawai diefisiensi lah ke depannya,” kata Drg Raja Miskal, Ketua Fraksi PKS.

”Meski demikian, kita tetap apresiasi terhadap Pemkab Bintan, yang meraih WTP keenam. Ini harus dipertahankan terus,” sambungnya. Meski tidak mengikuti rapat paripurna, Sekretaris Fraksi Golkar Fiven Sumanti turut menyarankan, agar Pemkab Bintan melakukan efisiensi belanja pegawai yang cukup besar itu. Belanja pegawai sebesar 48,88 persen itu, belum termasuk belanja pegawai yang ada di dalam kegiatan belanja langsung.

Baca Juga :  Pemerintah Desa Kelola Dana Rp 83,9 Miliar

”Rp 453,234 miliar itu hanya di dalam pos belanja tidak langsung. Di pos belanja langsung untuk pembangunan, kan ada lagi honor-honor pegawai itu. Ini yang menjadi catatan penting dari Ranperda LPP APBD 2016 kita,” ungkap Fiven. Selain belanja pegawai, Fiven Sumanti mengungkapkan, nilai Silpa mencapai Rp 138,324 miliar juga terlalu besar. Itu membuktikan, ada beberapa kegiatan yang tidak jalan atau perencanaan pembangunan yang kurang baik.

Dalam kinerja pemerintahan, lanjut Fiven, realisasi retribusi daerah pada tahun 2016 hanya mencapai Rp 39,278 miliar atau sekitar 26,19 persen. Padahal, target penerimaan retribusi daerah itu mencapai Rp 100 miliar. Begitu juga dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), hanya 82,11 persen. Dari target Rp 179,138 miliar, yang terealisasi sekitar Rp 147 miliar.

Baca Juga :  Investasi Rp 500 M, Rekrut Ratusan Pekerja

”Semoga ini menjadi catatan dan perbaikan bagi Pemkab Bintan ke depan,” harapnya. Pada kesempatan lain, Wakil Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo mengatakan, setelah penyampaian Ranperda LPP APBD 2016, Banggar segera membahas APBD Perubahan 2017.

”Dalam pembahasan nanti, penambahan komponen tunjangan DPRD sesuai PP 18/2017, tentu lah kita akomodir,” kata Agus. Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam mengatakan, masukan dari dewan akan menjadi pertimbangan bagi Pemkab Bintan ke depan.

”Kita juga berupaya mempertahankan predikat WTP, pada masa mendatang. Hal ini tentunya perlu sinergisitas Pemkab dengan DPRD Bintan,” demikian Dalmasri Syam.(YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here