Dewan Upayakan Seragam Sekolah Gratis

0
660
BERSAMA SISWA: Simon Awantoko bersama siswa SDN 004 Tanjungpinang Timur. f-TUNAS/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Sejumlah pihak sekolah menuturkan ketakutan terkait dugaan Pungutan liar (Pungli) atas biaya seragam pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu diungkapkan beberapa kepala sekolah mulai dari tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat. Agar pihak sekolah merasa lebih aman, mereka meminta orangtua membayar seragam sekolah langsung ke tukang jahit.

Namun, ada juga beberapa sekolah yang masih menerapkan membayar di sekolah. Mereka mengaku tak memaksakan siswa untuk membeli seluruhnya. Perbedaaan kebijakan itu karena semua sangat bergantung dengan kemampuan masing-masing orangtua murid. Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Simon Awantoko menyebutkan kedepan akan lebih baik jika biaya seragam sekolah siswa baru di gratiskan. Usulan itu akan ia sampaikan rapat komisi I yang membidangi pendidikan. Menurutnya, itu sebagai upaya menghindari ketakutan pihak sekolah karena rawan dituduh Pungli karena memungut biaya seragam.

Baca Juga :  50 Siswa Lulus Seleksi Paskibra

Selain itu, menurutnya, upaya itu juga untuk mengurangi beban para orangtua. Harus diakui, tidak semua memiliki kemampuan untuk membayar segaram, meskipun ada kebijakan dapat mencicil. ”Akan lebih aksihan lagi pada orangtua yang anaknya lebih dari satu dan di waktu yang bersamaan mendaftar sekolah,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.

Kini, pihaknya sedang membahas perubahan Perda Pendidikan, salah satunya terkait biaya seragam pada PPDB. Selain hal-hal lainnya. Mungkin jika Pemko belum mampu mengratiskan seluruh siswa, mungkin diatur sesuai kemampuan keuangan daerah maka diberikan kepada warga tak mampu dnegan kuota minimal 30 persen dari total pendaftar. Tentu penerimanya ada kriteria yang ditetapkan. Misalnya keluarga penerima beras sejahtera, pemagang kartu KIS yang iurannya di bayar pemerintah serta beberapa lainnya. ”Tapi kalau Pemko mampu mengalokasikan anggaran untuk seluruh siswa baru juga bagus, tapi jikapun tidak, minimal kepada warga yang benar-benar tak mampu,” tuturnya.

Baca Juga :  Tanjungpinang Didorong Full Day School

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I lainnya, Rahma yang setuju jika hal itu ada dasarnya yang diatur dalam Perwako. Ia mengaku banyak menerima pengaduan terkait ini, meski biaya seragam PPDB tingkat SD Rp 600 ribu, belum semua bisa membayar. Apalagi untuk SMP dan SMA sederajat yang nilainya diatas itu, sekitar Rp 1,2 jutaan. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Disdik Tanjungpinang, Husnari mengaku pernah menghitung terkait berapa biaya seragaman PPDB untuk tingkat SD. Hanya saja karena keterbatasa anggaran belum dapat diterapkan. Meski demikian, jika alokasi APBD Pemko sudah memungkinkan akan diterapkan. ”Kita pernah hitung biayanya. Ada datanya di kantor,” ungkapnya. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here