Dewan Usul PTT Dapat JHT

0
82
PIHAK BPJS Ketenagakerjaan ketika mempresentasikan JHT di Ruang Rapat DPRD Anambas, Rabu (7/11). f-Indra Gunawan/TANJUNGPINANG POS

Pihak DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), untuk menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi sebanyak 3.500 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada didaerah itu. Sebelumnya, upaya ini telah diinisiasi oleh Kepala DPMPTSP Nakertrans Yunizar SE yang menyuarakan agar Pemerintah Daerah dapat menanggung JHT tersebut.

ANAMBAS – Mengingat, gaji yang diterima PTT yang ada saat ini tidak mencapai UMK Anambas yang ditetapkan sebesar Rp2,9 juta.

”Ini perlu kita dorong, dan didukung agar Pemerintah Daerah dapat memberikan JHT kepada para PTT yang ada,” ujar Amat Yani, Wakil Ketua II DPRD KKA, saat Audiensi anggota DPRD dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, diruang rapat DPRD, Rabu (7/11).

Amat Yani menjelaskan, saat ini PTT yang ada gajinya masih jauh dari UMK Kabupaten tentu dengan JHT yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah juga menjadi penyemangat dan bekal di hari tua.

”Mereka ini tidak memiliki pensiun, JHT inilah yang akan menjadi penopang, apabila mereka tua kelak,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk nelayan pihaknya juga mendorong agar JHT dialokasikan melalui Dana Desa (DD).

Hal ini menurutnya perlu dilakukan, mengingat rata-rata masyarakat Anambas ini berprofesi sebagai nelayan.

”Kita akan dorong agar DD, dapat membayarkan iuran JHT bagi para nelayan di desa-desa yang ada di Anambas,” tegasnya.

Sementara itu, Rini Suryani Kepala Kantor BPJS Ketenaga kerjaan Tanjungpinang mengatakan, terdapat sejumlah program khususnya bagi masyarakat penerima upah.

Selain JHT, juga terdapat program jaminan kematian dan Jaminan kecelakaan kerja.

”Untuk program kecelakaan kerja tanggungan perusahaan, dibebankan iuran 0,24 sampai 1,74 persen tergantung resiko. Untuk jaminan kematian, besaran tanggungan perusahaan diberikan sebesar 0,3 persen. Sedangkan, untuk program jaminan hari tua besaran tanggungan perusahaan 3,7 persen dan tanggungan karyawan sebesar 2 persen,” tukasnya lagi.

Dorongan juga diberikan dari Kepala Dinas PTSP Nakertrans Yunizar, SE yang meminta iuran JHT dapat mulai dianggarkan sejak tahun anggaran 2019 mendatang.

”Alokasi dana yang diperlukan untuk itu berkisar Rp4,8 milliar, pertahun. Dengan gaji PTT untuk yang tamatan SMU Rp1,7 juta dan S1 Rp2,3 juta yang berada jauh di bawah UMK Anambas yang mencapai Rp2,9 juta, sudah relevan rasanya apabila 2 persen yang ditanggung PTT itu, dapat ditanggung semuanya oleh pemerintah,” jelas Yunizar.

Asisten I Pemkab Anambas Drs H Zuhkrin menambahkan, pihaknya optimis agar JHT bagi para PTT dapat terealisasi.

Apalagi Bupati KKA Abdul Haris SH sangat mengatensi hal ini, bahkan telah meminta OPD terkait untuk menggarkannya.

”Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat serius akan hal ini. Iuran pelaksanaan jaminan sosial yakni tanggungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sudah dua tahun terakhir ditanggung pemerintah. Karena pemerintah berkeinginan melalui program tersebut dapat mengurangi kemiskinan,” tutupnya. (INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here