Dewan Wacanakan Bentuk Pansus RSUD

0
915
MOGOK: Sejumlah dokter saat mogok kerja di RSUD Batam, belum lama ini.f-dok/tanjungpinang pos

Pembukuan dan Kegiatan Tak Singkron

BATAM – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, atas laporan keuangan RSUD Embung Fatimah, Batam, harus ditindaklanjuti pihak RSUD dalam dua bulan ini, tepatnya 60 hari sejak laporan BPK. Mencermati laporan markup dan proyek fiktif di RSUD, DPRD Batam mewacanakan pembentukan pansus. Sementara untuk Pemko Batam, diminta agar Wali Kota Batam, HM Rudi membentuk tim investigasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD B?atam, Udin P Sihaloho, Kamis (21/12) di Batam, mengungkapkan rencana itu, saat ditanya wartawan tanggapan atas temuan BPK itu. Udin sendiri mengapresiasi BPK yang mengungkapkan temuan itu. Walau diakui, Komisi IV yang menjadi mitra kerja RSUD, sudah pernah menyampaikan ke publik soal masalah di RSUD.

Baca Juga :  Penundaan Kenaikan PPJU Tunggu Kajian

”Dewan sekarang berencana membentuk Pansus. Itu untuk mencari tahu, kemana saja aliran anggaran dan siapa yang bertanggungjawab,” tegas Udin.

Diakui, pengajuan agar dibentuk Pansus, kemungkinan dilakukan usai libur natal dan tahun baru. Namun mereka berharap, ada pertanggungjawaban yang jelas dari RSUD, terhadap laporan BPK. ”Kita perlu menyikapi persoalan ini. Kita ingin membantu menyelesaikan persoalan di RSUD,” sambungnya.

Diakui, perhatian serius terhadap RSUD penting, mengingat RSUD terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, buruknya pengelolaan di RSUD berimplikasi pada pelayanan masyarakat. Keluhan masyarakat atas RSUD juga diakui sudah berlangsung lama. ”Tapi tidak ada tindaklanjut dari pengelola RSUD,” cetusnya.

Baca Juga :  Dishub Minta Tambahan 10 Unit Trans Batam

Di antaranya diakui persoalan yang ditemui Komisi IV, yang melakukan sidak sebelum BPK mengungkap temuannya, diantaranya, keuangan yang amburadul, barang habis pakai dan obat yang tidak singkron, sistem BPJS pasien tanpa administrasi dan lainnya. ”Kondisi ini tidak akan terjadi jika diterapkan dengan sistem online,” tegas Udin.

Melihat pelayanan saat ini, RSUD Embung Fatimah dinilai tidak cocok jadi tipe B. Dimana, saat ini RSUD hanya mengandalkan bangunan mewah. Sementara pelayanan, pengelolaan keuangan dan kelengkapan alat sangat jauh dibanding rumah sakit bertipe B.

Baca Juga :  PGN Bantu Batam Perluas Pemanfaatan Gaslink di 2020

”Harus ada pembenahan secara menyeluruh. Tidak bisa hanya mengganti Direktur baru,” pesan Udin.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari mengatakan, penting bagi Wako Batam, untuk membentuk tim investigasi. Investigasi bisa dikomandoi pejabat Inspektorat. ”Kita harap, Wali Kota melalui inspektorat, melakukan audit investigasi. Itu Permenkeu No 234/PMK.01/2015,” kata Riky.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here