Dewi Minta Gubernur Buat Pergub

0
472
TINJAU SARANA: Anggota DPRD Kepri Dewi Kumalasari meninjau beberapa sarana pendidikan dan inventarisasi kendala guru, pada saat reses. F-ISTIMEWA

Jaminan Kesejahteraan Guru Honor Belum Ada

Bintan – ANGGOTA DPRD Kepri dari daerah pemilihan (dapil) Bintan-Lingga Hj Dewi Kumalasari Ansar merasa prihatin, dengan nasib seratusan guru honor SMA sederajat, yang tidak diangkat kembali oleh Dinas Pendidikan Kepri. Selain itu, guru honor yang diangkat hingga saat ini belum memiliki payung hukum, untuk jaminan hari tua.

”Saat reses lalu, banyak guru honor yang mengeluh. Kita minta Gubernur Kepri membuat Peraturan Gubernur (Pergub), untuk jaminan kesejahteraan guru honor di Kepri. Karena, payung hukum untuk guru honor itu belum ada,” kata Dewi Kumalasari, saat memberikan keterangan, Senin (3/4) kemarin.

Dewi menjelaskan, di Kepri ada sekitar 1.800-an guru honor tingkat SMA/SMK. Setelah mengikuti verifikasi dan ujian, 300-an guru honor tidak diangkat.

Disdik tidak mengangkat guru honor itu dengan alasan tidak punya akta empat, dan pengangkatan di kabupaten/kota hanya menggunakan SK komite sekolah.

”Mereka ini kan sudah lama mengajar dan mengabdi. Seharusnya ada solusi dari gubernur, agar guru honor ini bisa diakomodir. Kita khawatir, untuk ke depan nasib prihatin ini kembali menimpa guru honor yang sudah diangkat,” jelas Dewi.

”Justru itu, perlu ada Pergub untuk jaminan kesejahteraan guru honor,” sambungnya.

Di dalam Pergub itu, Dewi menyarankan, harus ada ketentuan, guru honor SMA/SMK yang diangkat Pemprov Kepri itu melampirkan SK pengangkatan kepala daerah kabupaten/kota.

Sehingga, masa kerja itu menjadi dasar hukum, jika ada pengangkatan menjadi ASN. Jika tidak ada pengangkatan menjadi ASN, lama masa kerja itu bisa dijadikan pedoman untuk pemberian uang pengabdian.

”Saya menyarankan, guru honor yang masuk dalam masa pensiun nanti, harus ada penghargaan atau uang pengabdian. Ini mesti dibuat dalam Pergub. Guru harus kita perhatikan. Mumpung Pemprov akan mengadakan Musrenbang tingkat provinsi, Selasa (4/4) ini,” tambahnya.

Selain itu, tambahnya, pada saat masa reses di SMA Tajur Biru, Senayang, Kabupaten Lingga guru juga mengeluh dengan tunjangan yang ditetapkan oleh Pemprov Kepri.

Ironis jika guru yang mengajar di daerah pesisir atau pulau kecil di Kabupaten Lingga dan Bintan, justru diberikan nilai rendah, Rp 1,6 juta. Sementara, di daerah perkotaan yang wilayahnya kecil diberikan tunjangan yang besar.

”Guru di Karimun kan juga protes dalam hal ini. Gubernur harus kaji lagi pemberian tunjangan yang tidak adil itu. Sedihnya lagi, uang makan bagi guru juga dihapuskan. Kami akan panggil Disdik untuk bahas masalah kesejahteraan guru honor maupun ASN ini,” tutup Dewi.(Yendi-Aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here