Dibayar Rp 1 Triliun, Masuk Kas Rp 19 M

0
3895
DISEGEL: Alat berat yang dipakai untuk mereklamasi Janda Berias disegel, belum lama ini. f-jpg

UWTO Janda Berias Jadi Tanda Tanya

Salah satu pendapatan Badan Pengusahaan (BP)
Batam adalah Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) selain pendapatan lainnya dari pelabuhan, bandara dan lainnya.

Batam – NAMUN, penerimaan dari UWTO sedikit menjadi tanda tanya bagi pejabat BP Batam sendiri terutama yang baru bertugas menggantikan pejabat lama.

Seperti diungkapkan Deputi III BP Batam, RC Eko Santoso Budianto kepada wartawan, Selasa (21/2) kemarin di Batam soal penerimaan UWTO dari Pulau Janda Berias.

Eko mengakui penerimaan yang minim dari kegiatan sewa di Pulau Janda Berias atau yang sekarang disebut sebagai Funtasy Island.

Diakuinya, pendapatan BP Batam masih jauh dari mencukupi dari sana walau seharusnya pemasukan yang harus diterima BP Batam, cukup besar.

Dia mencontohkan, pengalokasian Pulau Janda Berias kepada investor sebelum mereka menjadi pejabat di BP.

”Janda Berias, dulu dilaporkan bayar UWTO hanya Rp 19 miliar. Kemarin saat rapat dengan Panja untuk mempercepat (daerah KEK/FTZ), pihak PT Snopec (penerima alokasi lahan) mengatakan, sudah bayar sewa (UWTO) Rp 1 triliun. Tapi (laporan) cuma dapat Rp 19 miliar,” cetus Eko.

Saat ditanya apa itu artinya yang dapat banyak dari UWTO itu adalah calo atau penerimaan dari UWTO tidak masuk kas BP Batam, Eko enggan menanggapi lebih jauh.

”Itu (1 triliun) dibayar (UWTO). Tapi laporan cuma dapat segitu (Rp 19 miliar). Loe simpulin sendiri aja,” kata Eko kepada wartawan.

Sementara itu, pembangunan di Batam 9 tahun terakhir ini dilakukan bukan berdasarkan sesuai sangat menggeliat. Hampir setiap hari ada bangunan baru berdiri.

Namun, sudah 9 tahun belakangan ini rencana pembangunan Batam tak berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam.

Pasalnya, Perda RTRW Batam sudah kedaluarsa 9 tahun belakangan ini sejak tahun 2008 lalu. Sejak itu, pembangunan terus berjalan dan pangalokasikan lahan berdasarkan Perpres 87 tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

Selama sembilan tahun ini Renperda RTRW Batam tidak kunjung disahkan sejak ditetapkan DPRD Batam tahun 2008.

Sementara RTRW Batam yang lama, masa berlakunya sudah selesai. Sehingga, sementara ini Batam menggunakan Perpres 87 tahun 2011 dan pembangunan berjalan sesuai Perpres itu.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Selasa (21/2) di Batam. Nuryanto mengatakan, seharusnya pembangunan dan pengembangan Kota Batam harus mengikuti Perda RTRW.

Namun karena Perda RTRW yang lama sudah tidak berlaku, maka pengalokasian lahan mengacu pada Perpres itu.

”Kita sudah empat kali menyurati pemerintah (Pemko) soal RTRW ini. Tapi sampai sekarang belum disetujui provinsi,” kata Nuryanto.

Disebutkannya, pengesahan dari pusat belum dilakukan karena menunggu RTRW provinsi. Pada Januari 2017, Perda RTRW Provinsi Kepri sudah disahkan. Diharapkan, segera setelah itu, Perda RTRW Batam resmi.

”Pemko hanya bisa menunggu provinsi sekarang. Setelah itu akan dilakukan sinkronisasi RTRW Batam dan provinsi,” bebernya.

Menurut Nuryanto, Perda RTRW Provinsi Kepri sudah dibahas Pemerintah Pusat. Dalam Perda RTRW provinsi itu sudah dimasukkan tata ruang Batam. Namun diharapkan ada pembahasan khusus untuk Batam, sehingga cepat selesai.

”Karena daerah beda tata ruang. Pemko harus cepat mendorong Perda RTRW Batam selesai,” imbaunya.

Sebelumnya Nuryanto mengungkapkan, mereka mendapat kabar Perda RTRW Batam akan disahkan. Perda itu seharusnya berlaku mulai 2008 sampai 2028. Sedangkan Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang RTRW Batam 2004-2014 secara sendirinya tidak berlaku lagi.(Martua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here