Didesak Wako, Sekda Minta Pertanggungjawaban BUMD

1
452
Suasana pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Batamcenter f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Ditengah desakan evaluasi BUMD dan Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) Batam, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin mendesak pertanggungjawaban BUMD. Desakan itu disampaikan, setelah mendapat desakan Wali Kota Batam, HM Rudi. Sehingga sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) BUMD, harus sudah disampaikan pertangungjawaban.

Hal itu diungkapkan Jefridin, Kamis (11/1) di Batam, saat ditanya tanggapannya terkait dengan desakan Ketua DPRD Batam, Nuryanto agar jajaran BUMD dan BUP dievaluasi. Dimana, BUMD dan BUP tidak maksimal bekerja dan menyumbang ke PAD. Sementara untuk proses pergantian Dirut BUMD, diserahkan ke Wali Kota Batam, HM Rudi. ”Oh iya, masalah itu (penggantian Dirut) pak Wali saja,” ungkapnya.

Diakui, dirinyasudah didesak Wali Kota, agar pimpinan BUMD Batam, memenuhi kewajiban atas pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban harus disampaikan sebelum sekitar Maret 2018. Dimana, sesuai ketentuan, RUPS harus digelar tiga bulan setelah anggaran (2017).

”Rapat umum pemegang saham, sesuai ketentuan, 3 bulan setelah anggaran. Kami sudah membentuk tim untuk menggesa dan saya sudah menyurati BUMD kita,” sambungnya.

Ditanya progres kerja BUMD tahun 2017, Jefridin mengaku tidak tahu. Alasannya, BUMD belum melaporkan baik secara lisan. Demikian dengan target untuk tahun 2018 ini. ”Mereka yang tahu target kerjanya, saya tidak pernah dilaporkan. 2017 belum pernah dilaporkan (progres), makanya kita surati mereka, untuk segera membuat laporan, sesuai kewajiban dan ketentuan terhadap kita sebagai pemegang saham,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Batam, Nuryanto menilai pergerakan BUMD itu dinilai DPRD Kota Batam, masih stagnan. Sehingga Ketua DPRD Batam, Nuryanto mendorong Wali Kota, merombak kepemimpina BUMD. Demikian dengan Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP). Dinilai jika dua lembaga yang diharap menyumbang PAD, tidak maksimal. Bahkan BUMD yang sudah berjalan lama, tahun lalu hanya menyumbang Rp1 miliar. Saat ditambah modal, hasil BUMD juga dinilai tidak baik.

Diminta agar Wali Kota serius mengkaji masalah yang dihadapi BUMD dan BUP dalam upaya menambah pendapatan. Wako diminta untuk tidak mempertahankan pimpinan BUMD yang dinilai tidak mampu menggerakkan lembaga yang dipimpin secara baik. Nuryanto sendiri mengaku sudah mengirimkan rekomendas ke Wako, agar mengevaluasi BUMD.

Kondisi yang tidak berbeda juga terjadi dengan BUP. Bahkan BUP kondisinya lebih parah. Dimana, BUP Batam tidak bergerak dalam mengelola potensi pendapatan dari usaha kepelabuhanan. ”BUMD dan BUP ini hidup segan mati tak mau,” cetusnya. (mbb)

Loading...

1 KOMENTAR

  1. Yang bener mana?
    Pemko dan DPRD bilangnya tidak ada benefit apapun dari BUMD, sedangkan BUMD bilang ada setoran 1 Milyar ke Pemko, terbuku, dapat di cross cek serta teraudit BPK.

    Pemko dan DPRD ingin Direktur diganti, tp dengan setoran BUMD 1 milyar per tahun dengan hanya dimodali katanya 2,2 milyar saja apa yakin penggantinya mampu memberikan kontribusi yang minimal sama 1 milyar setahun?
    Sebagai rakyat cuman bisa bacanya, sepertinya ada kepentingan, arogansi dan jurus “Kalau” yang terhembus dari pemko dan DPRD.
    Tunjukan Laporan keuangan BUMD ke masyarakat maka kami tahu siapa yang berdusta, berkepentingan dan mengedepankan idealisme alias Sok Kuasa?
    Pemko, DPRD, Atau BUMD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here