Didorong Perluas Bantuan Pangan Non Tunai

0
449
Gusti Raizal Eka Putra

BATAM – Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri, Desember 2018 mengalami inflasi, sebesar 1,15% (mtm). Begitu juga 2019, IHK pada Januari ini diperkirakan akan mengalami inflasi.

Kondisi itu dinilai terjadi karena gelombang tinggi, terbatas pasokan makanan dan lain. Akibatnya, diperkirakan harga ikan laut juga akan mengalami kenaikan. Diminta agar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diperluas.

Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, Sabtu (5/1), mengungkapkan hal itu.

Ia menuturkan, upaya pengendalian inflasi menurutnya penting dilakukan kegiatan pasar murah, sidak pasar dan mendorong BPNT dilakukan pemerintah daerah.

Selain itu, perlu dibuat mapping produksi komoditas bahan pangan, meningkatkan koordinasi dengan kantor cabang maskapai penerbangan yang ada di wilayah Kepri.

Baca Juga :  Kagama Kepri Hadirkan Budi Karya dan Ganjar

”Pelaksanaan operasi pasar dengan melibatkan Perum Bulog dan distributor. Kita penting untuk merealisasikan Kerjasama Antar Daerah (KAD), untuk pemenuhan kebutuhan komoditas utama penyumbang inflasi,” imbuhnya.

Dijelaskannya, angin musim Utara yang sedang berlangsung menyebabkan gelombang tinggi yang dapat mengakibatkan terhambatnya jalur distribusi dari dan ke wilayah Kepri.

”Termasuk distribusi bahan makanan serta dapat memicu kelangkaan pasokan ikan laut karena terbatasnya aktivitas nelayan sehingga harga ikan laut meningkat,” katanya.

Selain itu, potensi inflasi pada kelompok bahan makanan yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan akibat curah hujan yang tinggi. Kondisi dapat merusak tanaman pangan. Ada potensi kenaikan harga beras seiring dengan masih berlangsungnya musim tanam, namun belum memasuki musim panen pada Februari atau Maret.

Baca Juga :  Sulis Meriahkan Pembukaan STQ dI Batam

”Itu dapat memicu kelangkaan pasokan beras, terindikasi dari kenaikan harga gabah mulai dari tingkat petani maupun pada tingkat penggilingan,” sambungnya.

Rencana pemerintah menaikan tarif batas bawah komoditas angkutan udara, diperkirakan dapat memberikan tekanan pada inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Sementara penyesuaian upah pada awal tahun dapat memicu inflasi pada kelompok inti.

”Untuk pengendalian inflasi ke depan, telah dilakukan kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif (4K),” beber Gusti.

Ia kembali mengingatkan agar implementasi pembangunan pasar induk di Batam dan kabupaten/kota lainnya, bisa dipercepat. Sekali-gus mendorong perluasan implementasi rumah pangan kita dan e-warung. ”Kita mendorong percepatan realisasi trayek kapal roro dari Kuala Tungkal ke Batam,” tegasnya.

Baca Juga :  Hasil Pendataan Kampung Tua Sudah di Pusat

Kebijakan itu dinilai penting dalam menjaga IHK Kepri Januari 2018. Menurutnya, kondisi Kepri diperkirakan mengalami infIasi, seperti Desember 2018. Batam tercatat mengalami inflasi sebesar 1,20% (mtm) atau 3,65% (yoy). Tanjungpinang mencatatkan inflasi sebesar 0,85% (mtm) atau 2,36% (yoy). ”IHK Kepri Desember 2018 tercatat mengalami inflasi. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here