Dikorupsi Rp5,054 M

0
178
Kondisi Pelabuhan Dompak cukup memprihatinkan. F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

Pelabuhan Dompak Semakin Mangkrak

Polisi Daerah (Polda) Provinsi Kepri melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tanjungpinang, resmi menahan dua orang pelaku tindak pidana korupsi, pembangunan pelabuhan Dompak, Tanjungpinang.

BATAM – Keduanya telah merugikan uang negara akibat dugaan tindak korupsi sekitar Rp5,054 miliar. Kedua pelaku, yakni HR merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan BR pelaksana kontruksi, pengadaan jasa dan barang. Pelabuhan ini sudah menghabiskan anggaran Rp121 miliar dari dana APBN.

Pelabuhan yang diharapkan menjadi magnet arus lalu lintas orang, kini kondisinya sudah banyak yang rusak di sana sini. Padahal keberadaan pelabuhan ini dirancang supaya Ibu Kota Kepri tampak lebih elegan. Agar kawasan Dompak juga berkembang pesat.

Bila Pelabuhan Dompak dioperasikan maka tidak terjadi monopoli pelabuhan di Tanjungpinang. Sebab, satu-satunya pelabuhan internasional di Tanjungpinang hanya Pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang, di kelola oleh PT Pelindo Indonesia.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi didampingi Kabid Humas Polda Kepri Erlangga, Kamis (27/9) di Mapolda Kepri di Batam, menjelaskan kedua pelaku sudah ditahan atas proyek pemerintah tahun 2015 itu.

Sumber dananya dari APBN sebesar Rp10 miliar. Tapi nilai HPS Rp9,783 miliar.

Dan nilai kontrak sebesar Rp9,242 miliar. Pengguna anggaran adalah Dirjen Perhubungan Laut (Hubla).

”Mereka diduga melakukan korupsi uang negara mencapai RpRp5,054 miliar,” kata Kapolres Tanjungpinang, Ucok Lasdin Silalahi, kemarin.

Disebutkan, Polda Kepri menetapkan AR dan BR sebagai tersangka sesuai LP A no 20/ll/2018, dalam kasus terkait lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompak yang dilaksanakan Kantor KSOP Kelas ll Tanjungpinang.

Menurut Ucok, dari hasil pemeriksaan penyidik, di amankan juga beberapa alat bukti yang dilengkapi oleh penyidik Polres Tanjungpinang.

Sementara untuk melengkapi kesaksian, penyidik sudah memeriksa 42 saksi.

”Ada 15 surat perintah penetapan penyitaan dan hasil pemeriksaan ahli dari BPK Geospasial, LKPP, LKPJ dan beberapa ahli lainnya. Akibat pelaku, negara mengalami kerugian RP 5.054.744.904,” ujar Ucok.

Disebutkan, bangunan sudah dikerjakan. Namun pengerjaan bangunan tidak sesuai dengan kontrak yang ditentukan. Klausal kontrak tersebut harus sesuai dengan peraturan Presiden no 54 tentang pengadaan barang dan jasa yang sudah beberapa kali mengalami perubahan.

”Hasil audit BPK RI, kerugian negara mencapai Rp5,054 miliar. Kedua tersangka dijerat melanggar pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55, 56 KUH Pidana,” imbuhnya.

Pelabuhan yang berada tak jauh dari kantor Gubernur Kepri, hingga saat ini mangkrak. Banyak bangunan sudah rusak dan tidak berfungsi.

Sudah berkali-kali pelabuhan ini dikunjungi Gubernur Kepri. Bahkan, Pemprov awalnya ingin mengoperasikan, tapi lahannya belum dihibahkan ke pemerintah pusat. (MARTUA – ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here