Dinsos Amakan 35 PMKS di Batam

0
76
SATPOL PP BATAM merazia dan mengamankan PMKS di Batam dan beberapa dipulangkan ke wilayah asal warga tersebut. f-istimewa
Dinas Sosial (Dinsos) Batam, melakukan penertiban terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sebanyak 35 orang PMKS terjaring dalam razia yang berlangsung, Kamis (16/5) pagi hingga malam hari.

BATAM – Diduga, para PMKS ini memiliki jaringan, yang akan disikapi Dinsos. Sementara penertiban direncanakan berjalan setiap hari selama bulan puasa ini.

Sekretaris Dinsos Kota Batam, Leo Saputra mengungkapkkan, PMKS itu diamankan dari kecamatan-kecamatan di Batam. Penertiban berjalan dengan dibantu Satpol PP Kota Batam yang bertugas di masing-masing kecamatan. Tim digerakkan dalam dua kelompok.

Kelompok pertama bergerak ke wilayah Kecamatan Batu Aji, Sagulung, Sungai Beduk, dan Batam Kota. Sementara kelompok kedua menjangkau ke wilayah Kecamatan Sekupang, Lubuk Baja, dan Batu Ampar.

”Diamankan 35 orang dalam operasi ini. Mereka ada pengemis, anak-anak penjual, anak punk, gelandangan, lansia, dan disabilitas,” beber Leo.

Selama ini, kegiatan itu diakui berjalan. Namun intensitasnya ditingkatkan selama Ramadan. Penertiban itu juga diakui dimaksudkan untuk mendukung Pemko Batam dalam membangun pariwisata.

”Kita membangun Batam sebagai kota pariwisata, harus diikuti dengan bebasnya kota dari PMKS,” tegas dia.

Sementara PMKS yang terjaring, akan didata di selter di Sekupang. Selanjutnya mereka akan dibawa ke UPT Nilam Suri Dinsos Kota Batam di Kecamatan Nongsa, untuk dilakukan pembinaan.

”Mereka akan diidentifikasi oleh pekerja sosial (Peksos) yang bertugas di UPT. Akan didata masalah mereka. Selanjutnya, akan dipulangkan ke kampungnya. Untuk yang gangguan jiwa akan kita fasilitasi untuk berobat,” ujarnya.

Terkait dugaan jaringan PMKS di Batam, Leo tidak menampik. Kondisi itu tidak lepas dari upaya penertiban yang dilakukan selama ini, namun tetap tidak menghilangkan PMKS di Batam. Termasuk tuna netra yang mengemis di pinggir jalan dan lampu merah.

”Tuna netra itu dituntun orang yang normal untuk mengemis. Tapi yang menuntun tidak ada ikatan dan seperti tidak peduli,” sambungnya.

Namun saat para PMKS itu terjaring, nantinya akan ada pihak yang datang untuk menjamin. Sehingga, Dinsos mengambil langkah untuk memproses PMKS hingga proses verifikasi masalah yang dihadapi.

”Kalau ada penjamin, harus menyertakan bukti terkait,” katanya. (MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here